Membawa Kalsel Aman dan Sehat, Polda Dirikan Gerai Vaksin hingga ke Polsek

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tak ada perayaan dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Bhayangkara, yang jatuh pada Kamis 1 Juli 2021, di Polda Kalsel.

Kapolda Irjen Pol Rikwanto dan jajaran justru sibuk mengurusi vaksinasi Covid-19.

Polri diminta turut menyukseskan program pemerintah melakukan vaksinasi terhadap 1 juta warga per hari.

“Kami membuat gerai-gerai vaksinasi dari polda hingga polsek-polsek,” kata Rikwanto di ruang kerjanya dalam wawancara eksklusif dengan jurnalis Banjarmasin Post Group, Hari Tri Widodo, Jumat (2/7).

BPost: Apa makna tema Hari Bhayangkara ke-75 ini?

Kapolda: Tema yang kami dukung di momen HUT Bhayangkara ini berkaitan dengan tren yang sedang ada, yaitu masalah pandemi Covid-19. Pemerintah, Pak Jokowi sebagai Presiden sangat mengharapkan peran aktif Polri dalam kaitan ikut membantu agar pandemi ini bisa dikelola dengan baik. Artinya penyebaran tidak masif, tingkat kesembuhan tinggi dan masyarakat bisa memiliki kekebalan yang baik terhadap Covid-19. Banyak hal kami laksanakan, operasi yustisi, membantu vaksinasi, membantu kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait 5M dan 3T serta membimbing pelaku ekonomi supaya bisa tetap bekerja dan berpenghasilan dan seterusnya.

BPost : Ada terget khusus dalam konteks mempercepat penanganan Covid-19?

Kapolda: Kami membuat gerai-gerai vaksinasi, di Polda ada 3 gerai, Polres 26 gerai di Polsek 135 gerai jadi gebyar vaksin kerja sama dengan Dinas Kesehatan Pemda. Vaksin yang ada kami bantu kelola. Ditargetkan 1 juta 1 hari, melebihi. Ditarget dua kali lipat, terlampaui juga. Akhirnya ke depan kita menjadi agen utama bersama Dinkes dan stakeholder untuk memvaksinasi masyarakat. Kita harapkan suplai vaksin tersedia, kami menyiapkan dan terus menambah jumlah vaksinator. Polri akan lakukan ini terus sesuai arahan Pemerintah.

BPost : Terkait kondisi pandemi akan ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, apa antisipasi dari Polda Kalsel?

Kapolda: Memang beberapa waktu lalu Jawa-Bali zona merah bahkan menghitam, karena itu dilakukan PPKM Darurat artinya mendekati lockdown full. Bukan tidak mungkin peristiwa di Jawa-Bali ini menyebar ke daerah termasuk di Kalsel, kita perlu antisipasi hal itu. Saya sudah bicara dengan Pak Gubernur lebih intensif disamping menunggu kebijakan pusat tentang daerah di luar Jawa-Bali mau diapakan, namun kita juga memikirkan kepada hal terburuk seperti yang terjadi di sana. Saat ini menginventarisir di Rumah Sakit ketersediaan tempat tidur, kamar, oksigen, termasuk kalau membludak harus ada plan B. Tenda digelar di mana, nakesnya dari mana.

BPost : Bagaimana dengan kondisi kemanaan dan sejauh mana upaya Polda Kalsel mengikis pasar narkoba di Kalsel?

Kapolda : Masalah keamanan di Kalsel kalau secara umum dibandingkan Polda lain apalagi di Jawa kita cenderung kondusif.
Terkait narkoba ini persoalan penting juga, beberapa waktu lalu kita menangkap sampai setengah ton sabu dan ditambah ekstasi puluhan ribu butir. Kemarin belum lama juga 130 kg lagi sabu diungkap. Nah ini dari penyelidikan apakah dikonsumsi orang Kalsel atau di Kalsel jadi gudang penyimpanan dan didistribusikan lagi, dua-duanya iya. Sebagai transit juga sebagai pemakai di sini juga. Jadi ada pasar-pasar yang tidak kita duga sebelumnya, orang-orang tambang, orang di kebun dan di laut katanya kalau lelah pakai ini bisa semangat lagi, bisa kuat lagi. Sayangnya mereka itu tidak tahu bahwa itu merusak.
Ini mau kita putus dua sisi, pengiriman dari bandar, juga dari sisi konsumen, orang kebun, orang tambang, orang di laut supaya tidak dimasuki bandar yang menjual surga sementara dan ujungnya mematikan. Kalau sudah kecanduan, uangnya habis ke sana saja merusak diri merusak kehidupan.

BPost : Kalsel masih Pilkada dan proses panjang sejak 2020, bagaimana Polri menyikapi ini?

Kapolda: Kalau Pilkada itu sebenarnya dari sisi masyarakat sudah selesai, masyarakat diminta pilih ya memilih sesuai apa yang akan dia pilih. Tapi apapun dasarnya memilih, hasilnya sudah ada itulah yang terpilih dan harus dihormati. Prosesnya sudah berjalan, memang kalau bicara menang kalah ada yang menang ada yang kalah. Tapi kalau kita memghargai suara rakyat harus menerima semuanya kalau memang si A lebih banyak dipilih dari si B. Kalau toh disebut diduga ada curang, dibuktikan saja, ada koridor hukumnya. Kemarin sempat PSU dan dilaporkan lagi ke MK, itu urusan mereka lah tapi bagi masyarakat Banua sudah selesai. Tinggal keputusan MK saja dengan data dan fakta yang ada mau dikemanakan. Saya harap segera tuntas dan pemerintahan bisa berjalan.

BPost : Apa pesan bagi insan Bhayangkara dan masyarakat di hari Bhayangkara ini?