Breaking News:

DPRD Batola

DPRD dan Pemkab Batola Tandatangani Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020

Anggota DPRD Batola menyetujui raperda laporan pertanggujawaban Bupati Batola atas penggunaan APBD tahun anggaran 2020 dana akan dijadikan perda.

Penulis: Muhammad Tabri | Editor: Alpri Widianjono
HUMAS DPRD KABUPATEN BATOLA
Ketua DPRD Barito Kuala (Batola), Saleh, menandatangani Laporan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Anggota DPRD Barito Kuala (Batola) di Kota Marabahan, Kalimantan  Selatan, menggelar Rapat Paripurna ke-21.

Agendanya, persetujuan DPRD dan pendapat akhir Bupati atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Hasil laporan dibacakan Sri Wahyuni, anggota DPRD Batola, mengenai dasar pelaksanaan, waktu dan tempat pembahasan, alat kelengkapan sebagai pembahasan Ranperda, hingga menghasilkan sebuah laporan. 

"Kami dari Banggar DPRD dalam melakukan pembahasan tidak lagi melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam muatan materi, namun berharap agar pemkab menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK RI," terangnya. 

Bupati Barito Kuala (Batola), Hj Noormiliyani, menandatangani Laporan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Batola Tahun Anggaran 2020.
Bupati Barito Kuala (Batola), Hj Noormiliyani, menandatangani Laporan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Batola Tahun Anggaran 2020. (HUMAS DPRD KABUPATEN BATOLA)

Mengingat, Raperda APBD TA 2020 sudah diaudit dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Untuk itu, DPRD mengucapkan apresiasi atas prestasi yang dicapai oleh Pemkab Batola yang berturut-turut enam tahun mendapatkan opini WTP. 

Adapun pendapatan daerah yang disepakati dalam perubahan APBD TA 2020 berjumlah Rp 1.345.406.162.958,00 dengan realisasi Rp 1.370.250.332.279,21. 

Sedangkan dilihat dari struktur belanja telah ditetapkan sebesar Rp 1.415.253.845.577,65, dengan realisasi anggaran pendapatan mencapai Rp 1.311.885.104.405,00.

Mengenai pembiayaan netto yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp 115.232.527.595,56. Maka dengan demikian, sisa lebih pembiayaan surplus ditambah pembiayaan bersih diperoleh nilai sebesar Rp 118.782.202.361,77.

Bupati Barito Kuala (Batola), Hj Noormiliyani bersama anggota DPRD Batola setelah menandatangani Laporan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.
Bupati Barito Kuala (Batola), Hj Noormiliyani bersama anggota DPRD Batola setelah menandatangani Laporan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. (HUMAS DPRD KABUPATEN BATOLA)

Dana silpa tersebut telah dialokasikan atau ada peruntukkannya sebesar Rp 50.100.612.889,73, yang mana kegiatan tersebut atara lain sisa DAK, DAK Non Fisik, Dana Insentif Daerah, APBD Murni 2021, DIPDA-L, Kas BLUD, Kas FKTP, Kas BOS dan Non Kapitasi. 

Disampaikan Bupati Batola Hj Normiiyani, dengan persetujuan tersebut beserta saran dan pertimbangan, pada prinsipnya dewan telah menerima raperda, pihaknya pun mengucapkan terima kasih. 

"Dengan kerjasama dan dukungan dewan, Alhamdulilah laporan keuangan tersebut kita ketahui bersama bernilai positif," ungkapnya. 

Ia pun berharap, selama proses diskusi dan pembahasan akan bermuara pada hasil terbaik yang menjadi masukan bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Batola. (Aol/*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved