NASIB PPKM Darurat Jawa-Bali yang Berakhir Hari Ini Belum Jelas, Begini Komentar Ganjar Pranowo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hari ini bertepatan dengan Idul Adha 2021, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) Darurat Jawa dan Bali berakhir. Namun kabar PPKM Darurat diperpanjang belum juga ada kejelasan.

Seperti diketahui, PPKM Darurat Jawa dan Bali diterapkan 3-20 Juli 2021 atau selama 18 hari.

Tapi hingga Selasa (20/7/2021) pagi yang merupakan hari terakhir PPKM Darurat, Pemerintah belum juga memutuskan secara resmi, apakah akan diperpanjang atau tidak.

Sejumlah pihak pun berkomentar, tidak terkecuali Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Sementara itu dalam rapat dengan kepala daerah se-Indonesia secara virtual, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada kepala daerah terkait PPKM Darurat.

Presiden mengakui perpanjangan PPKM Darurat harus diputuskan secara hati-hati, dan harus dievaluasi terlebih dulu penerapannya selama ini.

Baca juga: Pemakaian Ruang ICU di Kalsel Capai 66 Persen, Pemprov Kalsel Wacanakan Rumah Sakit Darurat

Baca juga: Dampak PPKM Darurat Jawa-Bali, Jumlah Penumpang Kapal di Pelabuhan Trisakti Turun

Meskipun belum ada keputusan resmi, tapi pada Jumat (16/7/2021), Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy sempat menyatakan PPKM Darurat dipastikan akan diperpanjang sampai akhir Juli.

Meskipun belakangan pernyataan itu menuai polemik dan memunculkan keresahan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan membantah keesokan harinya.

Dilansir dari Tribunnews.com dengan judul Berakhir Hari Ini, PPKM Darurat Diperpanjang atau Tidak? Ini 6 Poin Arahan Jokowi ke Kepala Daerah,

Luhut menyatakan pemerintah masih mengevaluasi PPKM Darurat.

Menurut Luhut, keputusan perpanjangan PPKM Darurat akan diputuskan dalam 2 atau 3 hari kedepan.

Namun, hingga saat ini, Pemerintah belum juga memutuskan kelanjutan PPKM Darurat.

Pada Senin (19/7/2021) kemarin, Presiden Jokowi menggelar rapat dengan kepala daerah se-Indonesia secara virtual.

Dalam rapat itu, Jokowi memberikan sejumlah pernyataaan.

Berikut 6 poin pernyataan Jokowi:

1. Minta Kepala Daerah Fokus Tangani Covid-19 dan Ekonomi

Presiden Jokowi meminta para kepala daerah untuk fokus menangani Covid-19 dan juga sisi ekonominya.

Menurut Jokowi, manajemen dan pengorganisasian menjadi kunci.

"Saya minta semua mesin organisasi dijalankan dengan sebaik-baiknya," ujarnya dikutip dari laman Setkab, Selasa.

Jokowi juga meminta pengorganisasian ini dijalankan melalui kepemimpinan lapangan yang kuat dari level teratas hingga ke tingkat desa.

2. Akui Ada Aspirasi Pelonggaran PPKM Darurat, Singgung Kemungkinan RS Kolaps

Jokowi mengaku adanya aspirasi yang meminta agar kegiatan sosial dan ekonomi dilonggarkan.

Menurutnya, pelonggaran kegiatan sosial dan ekonomi bisa dilakukan apabila kasus penularan Covid-19 rendah.

Dikatakan Jokowi, apabila pelonggaran dilakukan saat kasus penularan masih tinggi, hal itu akan berakibat naiknya kembali kasus Covid-19.

"Bayangkan kalau pembatasan ini dilonggarkan, kemudian kasusnya naik lagi, dan kemudian rumah sakit tidak mampu menampung pasien-pasien yang ada, ini juga akan menyebabkan fasilitas kesehatan kita menjadi kolaps. Hati-hati juga dengan ini," katanya.

3. Ingatkan soal Prokes dan Vaksinasi

Presiden Jokowi juga mengingatkan kepala daerah agar memastikan penerapan prokes dan mempercepat vaksinasi.

Diungkapkan Jokowi, penerapan protokol kesehatan (prokes) dan vaksinasi menjadi kunci.

"Kuncinya sebetulnya hanya ada dua sekarang ini, hanya ada dua. Mempercepat vaksinasi, sekali lagi mempercepat vaksinasi, yang kedua, kedisiplinan protokol kesehatan utamanya masker, pakai masker," bebernya.

Jokowi meminta penerapan prokes diatur secara detail terutama di pasar, pabrik, untuk mal, untuk rumah ibadah, dan lain-lain.

4. Penyiapan Tempat Isolasi di Desa/Kelurahan

Presiden Jokowi juga meminta kepala daerah menyiapkan tempat isolasi bagi pasien Covid-19 bergejala ringan sampai di tingkat terbawah yakni kelurahan atau desa.

Tempat isolasi di level terendah diperlukan karena isolasi warga terutama di perkotaan dianggap tidak efektif karena berpotensi terjadinya penularan secara masif.

"Karena cek lapangan yang saya lakukan untuk kawasan-kawasan padat (rumah berukuran) 3×3 (meter) dihuni oleh empat orang. Saya kira ini, kecepatan penularan akan sangat masif kalau itu tidak disiapkan isolasi terpusat di kelurahan itu, atau paling tidak di kecamatan," katanya.

Baca juga: Idul Adha 2021 Masih PPKM Darurat, Berikut Kumpulan Ucapan Idul Adha 2021 via Media Sosial

Baca juga: Dampak PPKM Darurat Jawa-Bali, Jumlah Penumpang Kapal di Pelabuhan Trisakti Turun

5. Pemda Diminta Siapkan Rumah Sakit Cadangan

Presiden juga meminta agar pemerintah daerah menyiapkan rumah sakit cadangan atau rumah sakit daerah sedini mungkin.

Jikalau RS cadangan belum dibangun, Jokowi meminta agar Pemda memiliki perencanaan apabila kapasitas rumah sakit penuh.

"Jangan sudah penuh baru menyiapkan, akan terlambat. Saya minta terutama untuk urusan rumah sakit, agar kita semuanya betul-betul cek betul, kontrol lapangan, cek obatnya di rumah sakit, siap atau tidak, untuk berapa hari, untuk berapa minggu atau untuk berapa bulan. Kontrol dan cek oksigennya, siap ndak? Untuk berapa hari atau berapa bulan," bebernya.

Jokowi juga menyoroti rumah sakit yang menurutnya masih belum memaksimalkan ruang perawatannya untuk pasien Covid-19.

Dikatakannya, kebanyakan RS masih memasang angka 20 atau 30 persen dari kapasitas rumah sakit untuk pasien Covid-19.

"Saya lihat beberapa daerah, rumah sakit masih memasang angka 20 atau 30 persen dari kemampuan bed yang ada. Lha ini bisa dinaikkan. Bisa 40 atau seperti di DKI (Jakarta) sampai ke 50 yang didedikasikan kepada (pasien) COVID-19."

"Ini kepala daerah harus tahu, jadi kapasitas berapa dan harus diberikan pada (pasien) COVID-19 berapa. Kalau enggak nanti kelihatan rumah sakitnya sudah BOR-nya sudah tinggi banget, padahal yang dipakai baru 20 persen. Banyak yang seperti itu," ujar dia.

6. Percepatan Bansos

Di akhir arahannya, Jokowi menyoroti soal pencairan bantuan sosial (bansos).

Mantan Wali Kota Solo ini meminta agar bansos dan belanja daerah cepat direalisasikan.

Ia mencontohkan, untuk anggaran UMKM sebesar Rp 13,3 triliun, baru Rp 2,3 triliun yang dipakai.

"Padahal kita sekarang ini butuh sekali, rakyat butuh sekali, rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan," ujarnya.

Jokowi juga mencontohkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 12,1 triliun, namun yang terealisasi baru Rp 2,3 triliun.

Kemudian BLT Dana Desa sebesar Rp 28 triliun, yang dipakai baru Rp 5,6 triliun atau kurang dari 25 persen.

"Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat," ujarnya.

* Ganjar Pranowo : Aku Yo Ra Tegel

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, mengatakan pemerintah perlu mendengar suara masyarakat kecil terlebih dahulu.

Sebagai kepala daerah, dirinya pun mengaku tidak tega dengan masyarakat yang terdampak PPKM Darurat.

"Kalau situasinya seperti ini, kita harus mendengarkan suara masyarakat. Masyarakat terlalu berat."

"Kalau PPKM-nya diperpanjang, tapi polanya seperti ini, masyarakat berat," kata Ganjar melalui postingan video di Instagram-nya, @ganjar_pranowo, dikutip Tribunnews, Selasa (20/7/2021).

Ganjar mendengar keluhan warga yang tidak bisa makan di tempat.

Padahal di satu sisi, warga tersebut setiap harinya bekerja dan beraktivitas di jalanan.

"Nyuwun sewu ya (mohon maaf ya), saya tiap hari keliling sepedaan, aku yo ra tegel (tidak tega)."

"Bagaimana orang jualan pecel terus kemudian yang duduk di situ hanya sekian orang."

"Mohon maaf , yang mungkin dia (pembeli) kerja harus pagi, abang becak di situ, teman-teman ojol di situ, mereka mau beli (makan) enggak bisa."
'"'Saya mau beli, mau makan di mana, Pak? orang saya ini orang keliling,' gitu. Saya pikir-pikir benar juga," jelas Ganjar.

Maka dari itu, menurut Ganjar, perlu adanya pola aturan PPKM Darurat yang lebih halus.

"Meskipun itu bentuknya darurat dan diperketat maka harus soft ," ucapnya.

Dia mencontohkan, aturan PPKM Darurat memperbolehkan pengunjung makan di tempat.

Tentunya, dengan tetap menjaga jarak dan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

"Saya punya pikiran kalau mereka itu jualannya, katakan ya di trotoar, yowes (ya sudah) makannya di trotoar."

"Dibatasi (jarak) 2 meter, dibuat tempat silang-silang. Itu kompromi yang bagus, menurut saya," jelas Ganjar.

(Tribunnews.com/Daryono)