Ombudsman Kalsel Temukan Banyak Warga di Perbatasan Belum Divaksin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan temukan banyak warga di  daerah perbatasan belum mendapatkan vaksin. 

"Program vaksinasi jangan hanya terfokus pada wilayah perkotaan. Karena, tidak sedikit warga desa yang terkonfirmasi Covid-19. Oleh karena itu, percepatan vaksinasi juga harus menyentuh hingga ke desa-desa yang berada di perbatasan," ujar Kepala Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman, kepada Banjarmasinpost.co.id, Senin (9/8/2021).

Hasil diskusi dengan berbagai elemen masyarakat di perbatasan, menurut Hadi Rahman, animo masyarakat sangat tinggi untuk mengikuti vaksinasi Covid-19.

Namun karena minimnya ketersediaan vaksin, sehingga masih banyak warga yang belum divaksin.

Baca juga: Pembunuhan di Kalsel, Penadah iPhone Milik Perawat RSD Idaman Banjarbaru Diburu Polisi

Baca juga: Bantu Atasi Dampak PPKM Level IV, Pemprov Kalsel Ajari Pelaku UMKM Promosikan Produk

Padahal daerah perbatasan sangat rentan terpapar varian Delta yang ditemukan banyak kasus di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah.

"Kalselkan saat ini ada satu kasus, jangan sampai bertambah dengan lengahnya pengawasan dan vaksinasi di perbatasan," imbuhnya.

Pemerintah pusat, lanjut dia, harus mempercepat distribusi vaksin hingga ke seluruh daerah di Kalsel. Terutama daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga.

Selain itu, dalam rangka percepatan, perlu terus memanfaatkan berbagai fasyankes yang ada untuk pelaksanaan vaksinasi, yaitu puskesmas, puskesmas pembantu (pustu) dan klinik.

Baca juga: Komisi I DPRD Kalsel Temukan Vitamin C dan D di Tabalong Langka

Baca juga: Anggotanya Dilarang Menarik Pungutan di Kawasan Pelabuhan, Begini Kata Ketua DPD Organda Kalsel

Sebelumnya, Ombudsman Kalsel melakukan kunjungan ke perbatasan Kalsel dan Kaltim, yaitu di Kecamatan Jaro , Kabupaten Tabalong. Serta, di perbatasan Kalsel dan Kaltim, yakni Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong. 

"Kami ingin melihat perhatian pemerintah terhadap daerah-daerah perbatasan yang berada di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal," tutup Hadi.

(Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)