Berita Banjarmasin

Belum Ada Jawaban Menaker, Pekerja Kalsel Terus Tunggu Kepastian BLT Subsidi Gaji

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalsel agar pekerja dan buruh di Kalsel juga bisa menjadi penerima manfaat program bantuan langsung tunai (BL

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Edi Nugroho
Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody
Aksi unjuk rasa buruh dan pekerja di depan Gedung Kantor DPRD Provinsi Kalsel Tahun 2020 lalu 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalsel agar pekerja dan buruh di Kalsel juga bisa menjadi penerima manfaat program bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji di Tahun 2021 masih belum membuahkan hasil.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi Kalsel, Siswansyah mengatakan, Pemprov Kalsel belum menerima respon atau surat balasan dari Kementrian Ketenagakerjaan.

"Surat sudah sampai ke Ibu Menteri Ketenagakerjaan, kami juga masih menunggu kabarnya," kata Siswansyah dikonfirmasi Banjarmasinpost.co.id, Jumat (13/8/2021).

Seminggu sebelumnya menurut Siswansyah, Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA sudah mengirimkan surat kepada Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauziyah.

Baca juga: Kalsel Belum Masuk Daerah Penerima BLT Subsidi Gaji 2021, Begini Upaya Disnakertrans Kalsel

Baca juga: Kalsel Belum Masuk Daerah Penerima BLT Subsidi Gaji 2021, Begini Upaya Disnakertrans

Baca juga: PPKM Berlaku, Buruh Kalsel Belum Terima BLT Subsidi Gaji Tahun 2021

Baca juga: Kapan BLT Subsidi Gaji Rp 1 Juta Cair? Cek Kepesertaan di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id

Melalui surat resmi bernomor 565/2366/HI-NKT yang dikirimkan pada Jumat (6/8/2021) itu kata Siswansyah, Pj Gubernur memohonkan kepada Menaker agar Kalsel masuk dalam wilayah yang pekerjanya bisa menerima BLT subsidi gaji.

Surat tersebut dikirimkan karena Kalsel tidak disebut dalam lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2021 yang menjadi landasan hukum pemberian BLT subsidi gaji.

Terkait hal ini, Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalsel, H Sadin Sasau mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalsel seharusnya harus lebih proaktif dalam melakukan upayanya.

"Harusnya tidak cuma bersurat, kalau bisa didatangi langsung ke Kementrian tanyakan bagaimana nasib pekerja dan buruh di Kalsel," kata H Sadin Sasau.

Apalagi kata dia, PPKM di Kalsel juga diperpanjang hingga Tanggal 23 Agustus yang notabene lebih panjang dibanding perpanjangan PPKM di luar Jawa-Bali.

Situasi PPKM ini pula kata H Sadin Sasau yang membuat DPD KSPSI Kalsel urung melakukan aksi unjuk rasa untuk menyuarakan terkait tak dimuatnya Kalsel dalam daftar daerah yang pekerjanya menerima BLT subsidi gaji di Permenaker Nomor 16 Tahun 2021.

"Kami sudah merencanakan, tapi karena diperpanjang ini riskan sekali kalau unjuk rasa turun ke jalan," ungkapnya.

Bagaimanapun kata dia, sangat disayangkan bahwa Pemerintah Kalsel kurang jeli dalam melihat arah kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah pusat khususnya terkait program BLT subsidi gaji tersebut.

"Harusnya sejak awal sudah melihat dan dilakukan pendekatan agar Kalsel tidak tertinggal," ucap H Sadin Sasau. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved