Pandangan Fraksi PKB dan PPP Mengenai RAPBD Banjarbaru Tahun 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Seluruh fraksi di DPRD Kota Banjarbaru memberi pandangan umum terhadap penyampaian raperda tentang APBD Perubahan Tahun 2021.

Berikut dua pandangan umum dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) disampaikan di depan pimpinan dan anggota dewan di Gedung DPRD di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Fraksi PKB yang dibacakan Sukardi, mengatakan, Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 pada hakikatnya adalah target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah.

Di antaranya mencakup proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Semua ini dijadikan sebagai dasar penyusunan struktur APBD maupun prioritas program dan plafon anggaran.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian akibat pandemi Covid-19, baik secara makro maupun adanya perubahan kondisi fiskal.

Perubahan tersebut mengakibatkan perlunya dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga tetap dapat mengoptimalkan sasaran pembangunan Daerah. 

Dari penyesuaian anggaran tersebut, Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan ini menunjukkan kenaikan Rp 166.283.447.480 dari alokasi Anggaran 2021 Belanja yang ditetapkan pada APBD 2021.

"Hal ini dimaklumi sebagai  dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang memberikan tekanan luar biasa terhadap kapasitas keuangan daerah," kata dia sekaligus memberikan apresiasi kepada pemerintah Banjarbaru.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan beberapa saran dan masukan sebagai berikut:
1. Agar  penggunaan APBD Tahun Anggaran 2021 benar-benar dapat memenuhi indikator sasaran yang diharapkan sesuai fungsi belanja yang nantinya dijadikan acuan dalam penyusunan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan APBD Daerah dalam kondisi pandemi Covid-19 secara langsung sangat berpengaruh terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah, berdampak pada semua sendi sosial maupun ekonomi.

2. Perlu melakukan sinkronisasi dan perhitungan yang mapan, disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan keuangan daerah.

3. Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dilakukan penyesuaian rencana pendapatan agar target pendapatan daerah untuk membiayai program dan kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dapat terealisasi dengan kondisi yang ada.

4. Melakukan upaya-upaya optimalisasi PAD dan upaya konkret peningkatan pendapatan asli daerah dan restribusi dari semua potensi yang ada.

Membangkitkan sumber-sumber pendapatan daerah yang selama ini tidak berjalan dan terus berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran.

Mengambil langkah-langkah persiapan dan perencanaan yang matang, serta bersama-sama melakukan pengawasan terhadap objek pendapatan.

5. Perihal penurunan pendapatan daerah, fraksi memahami hal ini merupakan akibat pandemi Covid-19.

Untuk itu diharapkan dapat terus melakukan berbagai upaya memaksimalkan potensi pendapatan.

Menggali sumber pendapatan baru, guna meningkatkan pendapatan daerah yang mengalami penurunan. Dan, tetap melakukan program prorakyat, terlebih karena imbas pandemi Covid-19.

6. Dalam mengelola sumber-sumber penerimaan daerah terutama sumber pendapatan yang berdampak terhadap penerimaan PAD baik dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, diupayakan untuk lebih mengintensifkan pemungutan sesuai potensi riilnya dengan tetap mempertimbangkan dampak-dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi daerah.

Dan diharapkan, pungutan tersebut tidak memberatkan masyarakat dan tidak berdampak pada ekonomi biaya tinggi pada masa pandemi Covid-19 ini. 

7. Suksesnya kegiatan di daerah sangat terdukung oleh kekuatan anggaran daerah. Upaya penggalian potensi daerah yang mampu mendongkrak sumber pendapatan daerah, haruslah selalu dimaksimal.

8. Raperda APBD Perubahan TA. 2021 yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, diharapkan realisasi dilapangan mampu menyentuh sesuai tujuan anggaran untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Penuhi kewajiban daerah dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.

9. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendukung penyesuaian APBD Perubahan TA. 2021 untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya.

Dengan catatan, perlu dilakukan penataan prioritas program yang benar-benar mendesak.

“Optimalkan penyerapan anggaran secara maksimal, agar masyarakat merasakan manfaat dari hadirnya Pemerintah," ucapnya.

Sedangkan Fraksi PPP yang diketuai HM Subakhi, mengatakan, dengan adanya Perubahan APBD TA 2021 di pertengahan tahun 2021 pandemi Covid-19 belum berakhir, perlu upaya penanganan lebih lanjut. 

"Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap agar pemerintah dapat mempercepat dan memperluas layanan vaksinasi terlayani sampai kepada masyarakat," sebut dia.

Lapisan paling bawah, pemerintah kota selain mencukupi pengadaan vaksin, juga harus memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana caranya masyarakat untuk mendapatkan vaksin. 

"Kami juga berharap agar tenaga nakes dan tenaga yang siap sedia sebagai garda terdepan dalam penjemputan pasien Covid-19 agar diperhatikan insentif dan keperluannya, seperti suplemen atau asupan yang diperlukan untuk menjaga stamina agar selalu fit dalam melayani masyarakat Kota Banjarbaru untuk memastikan layanan kesehatan tetap terjaga," sambung dia.

Pergeseran prioritas belanja menjadi dasar dalam program kegiatan dan realokasi anggaran pemerintah daerah.

Serta, pelaksanaan pembangunan dapat lebih terarah dan terkendali sehingga sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

"Kami berharap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 agar segera ditetapkan, sehingga dapat memberikan stimulus bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru dalam menghadapi percepatan, penanganan dan antisipasi dampak pandemi Covid-19," pungkas dia. (AOL/*)