Breaking News:

Berita Banjar

Warga LPKA Martapura Direkam KTP dan Didata KIA 

Perekaman KTP elektronik dan pendataan KIA (Kartu Identitas Anak) dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura

Penulis: Mukhtar Wahid | Editor: Hari Widodo
Humas LPKA Martapura untuk BPost
Perekaman KTP elektronik dan pendataan KIA (Kartu Identitas Anak) dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura, Kamis (2/9/2021).  

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Perekaman KTP elektronik dan pendataan KIA (Kartu Identitas Anak) dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura, Kamis (2/9/2021). 

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut gerakan nasional (Gernas) pemenuhan hak identitas anak dalam rangka implementasi revitalisasi pemasyarakatan bagi anak didik pemasyarakatan (Andikpas) LPKA Kelas I Martapura. 

Humas LPKA Martapura, kegiatan perekaman dan pendataan dilaksanakan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Banjar.  

Kepala LPKA Martapura, Rudi Sarjono mengatakan pemenuhan hak identitas anak menjadi hal yang penting dan mendesak untuk segera dipenuhi. 

Baca juga: Disdukcapil Balangan Kerjasama dengan TK Harapan Bangsa SKB untuk Pembuatan KIA

Baca juga: Gandeng Klinik Bersalin Layanan KIA dan Akte Kelahiran, Disdukcapil Tabalong Luncurkan Inovasi Ini

Identitas anak ini, bertujuan agar anak memiliki akses pelayanan publik lainnya, seperti layanan kesehatan dan layanan pendidikan. 

 Untuk itu, anak tidak hanya mendapatkan KIA, tetapi juga akan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk.

Saat ini, jumlah Andikpas di LPKA Martapura berjumlah 37 anak.

"Sinergitas Kemenkumham RI dengan Kementerian Dalam Negeri dan jajaran Pemerintah Daerah untuk berkomitmen bersama-sama melaksanakan program pemenuhan hak identitas anak," katanya. 

Khususnya di Kemenkumham Provinsi Kalimantan Selatan, yang memiliki satu satunya LPKA yang khusus membina anak yang bermasalah dengan hukum. 

"Hak identitas anak ini sangatlah penting untuk dipenuhi agar anak bisa mendapatkan pelayanan publik," katanya. 

Menurutnya anak masih memiliki keterbatasan kemampuan dan tanggung jawab dan rentan terhadap perlakuan buruk pihak lain. 

Anak wajib mendapatkan perlindungan negara dalam rangka pemenuhan hak-haknya termasuk anak yang sedang berkonflik dengan hukum.

Baca juga: Pembuatan KIA di Balangan Gencar, Disdukcapil Datangi Sekolah untuk Data Siswa

Salah satu Andikpas LPKA  Martapura inisial (AN) warga Kabupaten Tapin sangat senang dengan adanya perekaman data KTP. 

"Setelah habis menjalani masa pidana di LPKA Martapura dapat bekerja membantu orangtua karena sudah ada memiliki KTP sebagai identitas diri," katanya. (banjarmasin post.co.id/ mukhtar wahid)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved