Breaking News:

Berita Banjarmasin

Minim Produk Perda dari DPRD Kalsel Disebut karena Dampak Pandemi Covid-19

Dua perda baru disahkan DPRD Kalsel, yaitu APBD Perubahan dan APBD Pertanggungjawaban. Pandemi menyulitkan pembahasan hingga pengesahan jadi mandeg.

Penulis: Milna Sari | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/ACHMAD MAUDHODY
Gedung Dewan Perwakolan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) di Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Hingga kini baru dua Rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang sudah disahkan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel)

Dua perda itupun adalah raperda rutin atau wajib, yakni APBD Perubahan dan APBD Pertanggungjawaban.

Wakil Ketua BP Perda DPRD Kalsel, Gusti Rosyadi Elmi, mengakui, produksi perda tahun ini jauh menurun dari tahun sebelumnya.

"Hal ini lantaran pandemi Covid-19 yang membuat sulitnya kegiatan hingga proses sampai pengesahan menjadi mandeg,"  ujarnya, Kamis (16/9/2021) 

Ditambah lagi, beberapa raperda inisiatif eksekutif atau Pemprov Kalsel yang terlambat menyerahkan naskah akademik ke DPRD Kalsel.

Baca juga: Pelaksanaan SKD PPPK Guru di Banjarmasin, 21 Peserta Tak Hadir

Baca juga: APBD Perubahan 2021 Disahkan, Pendapatan Kalsel Naik Jadi Rp 6,7 Triliun

Dalam proses pengesahan raperda, pihaknya menunggu naskah akademik. Kemudian dilakukan harmonisasi dan dibuat penjadwalan Badan Musyawarah (Banmus) dan pembentukan Panitia Khusus ( pansus).

Meski begitu, Rosyadi mengaku optimis, empat perda inisiatif DPRD Kalsel dan Pemprov Kalsel akan selesai tahun ini juga. Pasalnya, empat raperda inisiatif tersebut sudah dalam tahapan finalisasi.

"Mungkin di awal November 2021 bisa disahkan. Mudah-mudahan lancar, termasuk juga di Kemendagri," sebutnya.

Hingga kini masih ada 10 raperda di 2020 yang mandeg di Kemendagri, yakni Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencernaan Air, Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Sekolah Keagamaan, Perlindungan Anak-Anak Jalanan, Yatim Piatu dan Anak Fakir Miskin, serta Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Baca juga: Tabrakan dengan Tongkang Batu Bara di Sungai Barito Banjarmasin, KM Mila Utama Alami Kerusakan

Baca juga: Muhidin Minta Pembelajaran Tatap Muka di Kalsel Setelah Tanggal 20 September

"Kemendagri mengaku kekurangan SDM dalam memproses fasilitasi, sehingga 10 raperda kita mangkrak di sana. Padahal saat sampai di Kemendagri, raperda sudah 95 persen, tinggal 5 persen saja di sana," jelasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved