HSU Mantap
Mudahkan Pengawasan KPK, Pemkab HSU Terapkan Aplikasi MCP
Bupati Hulu Sungai Utara(HSU) Hadiri Rapat Monev Monitoring Center Prevention (MCP) dan Tematik
Penulis: Reni Kurnia Wati | Editor: Hari Widodo
BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Bupati Hulu Sungai Utara(HSU) Hadiri Rapat Monev Monitoring Center Prevention (MCP) dan Tematik yang dipimpin langsung oleh tim dari Direktorat Korupsi Wilayah III antara lain Uding Juharudin, Untung Wicaksono dan Retna Marito bertempat di gedung Agung, Rabu (13/10/2021).
MCP merupakan suatu aplikasi untuk memudahkan pengawasan KPK, memberikan informasi capaian kinerja program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) yang dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.
Aplikasi ini bisa diakses lewat aplikasi JAGA.ID (Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia).
Rapat yang dihadiri Bupati HSU, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah(SEKDA) HSU, Asisten 1 bidang Pemerintahan, dan Kesejahteraan Rakyat, seluruh Kepala/perwakilan SKPD yang ada di HSU, dan Bank Kalsel.
Bupati HSU menyambut gembira atas kunjungan sekaligus pembinaan yang dilakukan oleh KPK.
Wahid juga meminta agar semua SKPD senantiasa melakukan perbaikan agar nanti capaiannya bisa lebih baik atas pembinaan yang dilakukan KPK
"Kami mengharapkan tim dari KPK ini dapat memberikan arahan dan dalam upaya kita mengatasi kendala kendala yang di hadapi oleh daerah kita ini, sehingga kita dapat memperoleh capaian yang lebih baik dan sesuai yang kita harapkan".

Rapat MCP meliputi 8 program intervensi
-APIP (15%)
-Perizinan (15%)
-Pengadaan barang dan jasa (15%)
-Perencanaan dan penganggaran APBD (15%)
-Manajemen ASN (15%)
-Tata kelola dana Desa (5%)
-Optimalisasi pendapatan daerah (10%)
-Manajemen aset daerah (10%)
Menutup Rapat MCP dan Tematik ini Uding mengatakan bahwa sistem butuh pelaksana atau orang yang bisa mengoprasikan, ingin sistemnya bagus melalui program MCP ASN-nya berkualitas.

Ssistem manajemen ASN yang bagus sesuai dengan prinsip prinsip sistem untuk menempati jabatan jabatan birokrasi di level apapun juga sesuai dengan sistem dan sesuai dengan Kualifikasi , kompetensi, Kinerja dan non Diskriminatif
"Kalo 4 komponen itu dijalankan kami yakin semua SDM nya akan berintegritas yang di tempatkan disitu kemudian nanti akan transparan, akuntabel dan bebas korupsi" ungkap Uding. (AOL)