Indeks Kebencanaan Kalsel Tinggi, BPBD Kalsel Ingatkan Semua Daerah Tingkatkan Mitigasi Bencana

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pada 2021 ini Kalimantan Selatan dinyatakan sebagai daerah dengan indeks risiko bencana tinggi. Skor indeks resiko bencana Kalsel yakni 144.

Penilaian indeks resiko bencana tinggi ini dari data klasifikasi tingkat risiko bencana kabupaten kota pada provinsi yang dianalisis.

Kalak BPBP Kalsel Mujiyat Sabtu (23/10/2021) mengatakan dikarenakan tingginya indeks kebencanaan Kalsel maka pihaknya sudah berkoordinasi dan melakukan sosialisasi kepada semua BPBD kabupaten kota di Kalsel.

"Perlu mitigasi bencana sebelum bencana itu terjadi," ujarnya.

Baca juga: Status PPKM Banjarmasin Level 2, Personel di Posko Pelabuhan Trisakti Tetap Disiagakan

Baca juga: Sudah 335 Peserta PPPK Guru Tanbu Lulus Seleksi Pertama, Besok Pengumuman Hasil Tes Kedua

Baca juga: Dorong Kemajuan Ekonomi Kalsel, Angkasa Pura I Dukung Ekspor Produk Perikanan

Indeks kebencanaan Kalsel yang saat ini di skor 144 ujarnya diharapkan turun di 2022 menjadi 138 dengan kategori sedang.

Terutama daerah rawan bencana misalnya Tanahlaut yang rentan longsor, Hulu Sungai Tengah yang rawan banjir serta di daerah Tanahbumbu yang juga menjadi langganan banjir.

"Jadi indeks kebencanaan itu akumulasi dari bencana di Kalsel, banjir, karhutla, tanah longsor, dan puting beliung," ujarnya.

Ia berharap nantinya setiap daerah sudah siap menghadapi bencana dan mengerti langkah untuk antisipasi bencana.

Bahkan BPBD Kalsel ujarnya di 2022 akan membeli tambahan Early Warning Sistem (EWS) untuk daerah rawan bencana di Kalsel.

Saat ini Provinsi Kalsel punya pendeteksi bencana banjir sejak dini yang dinamakan Early Warning System. Jumlah total EWS yang dimiliki adalah 8 (delapan) unit EWS yang tersebar di Provinsi Kalimantan Selatan. Dua unit dinyatakan hilang di Desa Muara Baru dan Desa Hantakan, Kabupaten HSU.

Sedangkan enam unit lainnya dalam kondisi rusak di Desa Lumpangi Kabupaten Banjar, Desa Beringin Kabupaten HSU, Desa Jombang Kabupaten Tanah Bumbu, Desa Loksado Kabupaten HSS dan Desa Mahe Seberang Kabupaten Tabalong.

"Nanti begitu kita beli, kita minta agar daerah bisa bertanggungjawab merawatnya dan operasionalnya, karena itu kemarin kami kumpulkan 13 kabupaten kota," tambahnya.

Terkait jumlah EWS yang akan dibeli di 2022 Mujiyat mengatakan belum menentukan karena tergantung anggaran yang diberikan.

(banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)