TV di Afganistan Diminta Tak Tayangkan Aktor Perempuan, Taliban Keluarkan Pedoman

BANJARMASINPOST.CO.ID, KABUL - Aturan ketat soal eksistensi kaum perempuan Afganistan di depan publik bakal makin dibatasi. Tayangan di televisi pun akan diawasi secara ketat.

Hal ini setelah Otoritas Taliban yang ultra-konservatif mengeluarkan serangkaian "pedoman agama" pada Minggu (21/11/2021).

Antara lain meminta jaringan televisi Afganistan untuk tidak menyiarkan sinetron atau drama yang menampilkan pemeran perempuan atau aktris.

Dilansir dari Tribunnews.com, arahan tersebut datang dari Kementerian Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan, dan merupakan arahan pertama terkait topik ini yang dikeluarkan untuk jaringan media Afganistan.

Pedoman baru ini muncul meskipun Taliban sebelumnya berjanji bahwa mereka akan lebih moderat dalam menjalankan kekuasaan kali ini.

Baca juga: Juru Bicara Satgas Kabupaten Banjar Sebut Cakupan Vaksinasi Capai Angka 23 Persen

Baca juga: Anak Perempuan Afganistan Segera Boleh Sekolah Lagi, Taliban Beri Sinyal Ini

Kementerian mengatakan bahwa film atau pertunjukan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam atau Afganistan harus dilarang.

Ini termasuk media apa pun yang menggambarkan Nabi Muhammad atau tokoh lain yang dihormati.

Pedoman tersebut juga menetapkan bahwa jurnalis perempuan yang tampil di televisi harus mengenakan jilbab.

Penggambaran tubuh laki-laki, termasuk menampilkan tubuh pria tanpa pakaian, juga dianggap tidak pantas oleh kementerian.

''Ini bukan aturan tapi pedoman agama,'' kata juru bicara kementerian Hakif Mohajir kepada kantor berita AFP, dilansir dari Tribunnews.com dengan judul Taliban Sarankan TV Tidak Menampilkan Aktor Perempuan.

Juru bicara Taliban lainnya mengonfirmasi kepada kantor berita Spanyol EFE bahwa pedoman itu tidak wajib, melainkan saran yang harus diingat selama transmisi.

Sementara itu, Taliban kembali berkuasa pada Agustus, dua puluh tahun setelah pasukan pimpinan AS mengusir mereka.

Mereka mempunyai kekuasaan melarang tayangan TV dan film serta sebagian besar bentuk media lainnya.

Satu-satunya sumber media yang diizinkan adalah saluran radio Voice of Sharia yang menyiarkan propaganda Islam.

Selama dua dekade berikutnya beberapa jaringan TV lokal didirikan dan menampilkan berbagai acara termasuk kompetisi menyanyi dan sinetron impor dari Turki dan India.

Kecaman dari PBB

Sebelumnya masalah pendidikan anak perempuan di Afganistan juga telah menjadi sorotan dunia. Hal itu lantaran kebijakan Taliban yang hanya mengizinkan anak laki-laki kembali bersekolah pada bulan lalu.

Bahkan kecaman terhadap Taliban diungkapkan PBB.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengecam Taliban yang tak tepati janji-janjinya kepada perempuan dan anak-anak perempuan Afghanistan.

Sekjen PBB juga mendesak dunia memberikan bantuan uang tunai ke Afghanistan untuk mencegah keruntuhan ekonominya.

“Saya sangat khawatir jika janji Taliban yang dibuat untuk perempuan dan anak perempuan Afghanistan dilanggar,” katanya pada Senin (11/10/2021), seperti dikutip dari Al Jazeera.

“Saya sangat mengimbau Taliban untuk menepati janji mereka kepada perempuan dan anak perempuan, dan memenuhi kewajiban mereka di bawah hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional,” tambahnya.

Jutaan gadis remaja di Afghanistan masih menunggu untuk bisa kembali ke sekolah.

Sementara itu, anak laki-laki sudah diizinkan kembali bersekolah pada bulan lalu.

Langkah itu telah menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan pendidikan perempuan di bawah pemerintahan Taliban.

Saat mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada Agustus lalu, Taliban telah berjanji untuk menegakkan hak-hak anak perempuan dan perempuan di negara itu.

Pengecualian untuk anak perempuan ini telah memperparah kekhawatiran bahwa Taliban kembali memberlakukan sistem pemerintahan seperti pada tahun 1990-an.

Baca juga: Taliban Berkuasa, Ratusan Hakim Wanita Afganistan Terpaksa Bersembunyi

Baca juga: Taliban Keluarkan Larangan Mencukur Jenggot bagi Pria di Afganistan, Setop Mengikuti Gaya Amerika

Selama waktu itu, perempuan dan anak perempuan secara hukum dilarang mengenyam pendidikan dan pekerjaan.
Kelompok itu juga telah menunjuk kabinet yang seluruhnya laki-laki, dan mengatakan bahwa nanti perempuan juga dapat ditunjuk.

"Janji yang dilanggar menyebabkan mimpi buruk bagi perempuan dan anak perempuan Afghanistan," kata Sekjen PBB itu.

“Perempuan dan anak perempuan perlu menjadi pusat perhatian,” tambahnya dilansir Tribunnews.com dengan judul Sekjen PBB Kecam Taliban yang Tak Tepati Janjinya untuk Perempuan Afghanistan.

(AFP, EFE/Tribunnews.com)