Bansos Kemensos 2022
Daftar Bansos Kemensos 2022, Ada BLT UMKM, Dana Desa hingga PKH
Selama tahun baru 2022, pemerintah akan memberikan beberapa bantuan sosial yang sebelumnya juga diberikan di tahun 2021.
lihat foto
Dengan demikian, pogram Kartu Prakerja akan memasuki gelombang 23 pada 2022.
Sayangnya, belum diketahui secara pasti, kapan pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 23 pada 2022 akan dibuka.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pelaksanaan Kartu Prakerja gelombang 23 akan dibahas dan diputuskan dalam rapat komite.
Baca juga: Bantuan Sosial Terakhir Cair di Desember 2021, Cek Bansos PKH di cekbansos.kemensos.go.id
Pihaknya mengatakan, setelah rapat komite dilaksanakan, maka kemungkinan besar pembukaan gelombang 23 akan dimulai pada bulan kedua tahun depan.
"Tentunya nanti sekitar akhir atau pun awal Februari kita akan umumkan kapan gelombang 23 akan dimulai," ungkap Airlangga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dan berbincang hangat dengan para penerima Kartu Prakerja di NTB (Kemenko Perekonomian).
2. BLT Dana Desa
Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan kembali dilanjutkan pada 2022 adalah BLT yang berasal dari Dana Desa.
Bahkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk BLT pada 2022 sebesar 40 persen dari Dana Desa.
"Sekitar 40 persen dana desa untuk BLT," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, dikutip dari Kompas.com.
Dengan besaran BLT tersebut, kata Gus Halim, seluruh pihak diajak untuk fokus pada penyelesaian kemiskinan di desa yang mengalami peningkatan akibat Covid-19.
Menurut Gus Halim, fokus penggunaan dana desa 2022 untuk BLT dinilai sudah tepat.
Sebab, kebijakan ini diklaim dapat meminimalkan dampak buruk pandemi bagi warga desa serta mempercepat penuntasan penanganan kemiskinan di desa.
Gus Halim juga mengatakan, BLT Dana Desa akan diberikan pada warga miskin dan miskin ekstrem yang belum dapat jaring pengaman sosial.
"BLT 2022 masih disediakan untuk warga miskin dan miskin ekstrem yang belum dapat jaring pengaman sosial dari pemerintah di semua tingkatan, juga bagi keluarga miskin akibat Covid-19," kata Halim.
