Pernyataan Puan Dianggap Singgung Ganjar, Ketua DPC PDI-P Solo : Ketua DPR RI Ada Protokoler Sendiri

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang merasa kesal dicueki gubernur saat kunjungan di daerag menuai berbagai komentar.

Walaupun tak menyebut secara detail gubernur dimaksud, namun pernyataan Puan menjurus ke Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Ketua DPC PDI-P Solo, FX Hadi Rudyatmo merespon curhat Puan tersebut dan meyakini gubenur disindir Puan Maharani adalah Ganjar Pranowo.

Rudy, sapaan akrabnya, menduga sosok gubernur yang dimaksud Puan Maharani.

Dia mengatakan jika pernyataan Puan tersebut ditujukan untuk daerah pemilihan, maka gubernur yang dimaksud yakni Ganjar Pranowo.

Baca juga: Sambut HUT ke-58, Bank Kalsel Luncurkan Program QRIS-kan UMKM

Baca juga: Gubernur Kaltara Datangi Polda Metro, Zainal Arifin Liihat Kondisi Mobil Ditumpangi AKP Novandi

"Kalau daerahnya (pemilihan) Mbak Puan Dapil V, ya Gubernur Pak Ganjar. Apa Khofifah ya tidak mungkinlah," kata Rudy dihubungi wartawan di Solo, Jawa Tengah, Kamis (10/2/2022) malam.

Rudy menyebut Ganjar memang tidak menyambut kunjungan Puan ke Solo belum lama ini.

Hal itu karena kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI, sehingga ada protokolernya sendiri.

"Kalau sambut menyambut protokoler ada. Kalau Mas Ganjar dikabari Mbak Puan mau ke sini, dan suruh nyambut mesti Mas Ganjar nyambut," terangnya.

"Kok Pak Gubernur tah, saya pun tidak pernah jemput karena tidak pernah dikabari. Kalau diminta untuk jemput, ya jemput. Kapasitasnya sebagai apa. Ketua DPP, kalau Ketua DPR RI ada protokolernya sendiri," sambung dia.

Mengenai ketidakhadiran Ganjar pada acara peresmian Pasar Legi Solo yang dilakukan Puan, jelas Rudy karena Ganjar ada acara presentasi mitigasi bencana ke Jakarta.

"Kalau kemarin Pak Ganjar itu ada presentasi mitigasi bencana, undangannya terlalu malam sehingga Pak Ganjar terlanjur berangkat ke Jakarta. Sebab di sana sudah dijadwalkan untuk presentasi kebencanaan," kata dia.

Rudy meminta tidak dibesar-besarkan permasalahan tersebut karena eksekutif dan legislatif berbeda.

"Menurut saya kayak begitu nggak perlu dibesar-besarkan. Karena antara eksekutif dan legislatif beda-beda to. Lha kalau presiden hukumnya wajib jemput. Tapi kalau ketua DPR RI protokolernya tidak di situ. Paling pengurus partai yang jadi wali kota dan gubernur pasti jemput. Itu kalau dikabari, kalau tidak dikabari yang dijemput siapa," ungkap dia.

Baca juga: Kronologi Ganjar Pranowo Alami Kecelakaan, Tangan Gubernur Jateng Harus Dioperasi

Saat Puan Kesal