Berita Banjarmasin
Insentif Belum Dibayar, Guru Honorer di Banjarmasin Ngadu ke Wali Kota
1.000 guru honorer di Banjarmasin belum menerima insentif selama dua bulan terakhir. Para guru honoerer ini mengadu ke Wali Kota Banjarmasin
Penulis: Frans Rumbon | Editor: Hari Widodo
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Lebih dari 1.000 guru honorer yang ada di Banjarmasin, belum menerima insentif selama dua bulan terakhir.
Terkait hal ini pula, forum guru honorer bersama Pembina Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kalsel menyampaikan aspirasinya ke Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina hari ini Rabu (16/2/2022) siang.
Pembina IGI Kalsel, Gusti Suriah menerangkan setidaknya ada sekitar 1.600 guru honorer yang belum menerima insentif.
"Insentif kawan-kawan masih belum terbayarkan selama dua bulan, dan tadi kita sampaikan ke pak Wali Kota. Walaua bagaimanapun harus bisa dipahami, apalagi guru honorer yang sangat memerlukan pembayaran tunjangan mereka," ujarnya.
Baca juga: Deretan Fakta Kasus Guru Honorer yang Bakar Sekolah, 2 Tahun Gaji Tak Dibayar dan Ini Nasibnya Kini
Baca juga: Pemprov Kalsel Berencana Naikkan Gaji Honorer di SMA/SMK Jadi Rp 2,5 juta
Dijelaskan oleh Gusti Suriah, salah satu kendala yang menjadi penyebab belum terbayarkannya insentif guru honorer tersebut karena terkait administrasi khususnya pendataan.
"Kemarin yang mendata itu dimutasi, tapi alhamdulillah ini sudah bisa diproses. Ada sekitar 1.600 yang belum terbayarkan bulan Januari dan Februari. Mudah-mudahan Maret sudah bisa cair," katanya usai bertemu Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina.
Sementara itu Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina membenarkan adanya insentif guru honorer yang belum terbayarkan sekitar dua bulan.
"Memang ada tadi dari forum guru honorer menyampaikan insentifnya belum jelas. Mudahan bulan Maret bisa dibayarkan," katanya.
Baca juga: Insentif Daerah untuk 1.500 Guru Honor di Kotabaru Belum Cair, Kadisdikbud Janji Dirapel Tiga Bulan
Ibnu menambahkan forum guru honorer saat itu juga mempertanyakan terkait skema penggajian guru PPPK yang akan dibebankan ke pemerintah daerah masing-masing.
"Kita berharap ini segera ada kejelasan, jangan sampai membebani APBD. Jadi nanti akan kita tagih janji Kemendikbud dan ini jadi aspirasi bupati wali kota se Indonesia," pungkasnya.(Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)
