Rusia Rilis Daftar Negara-negara Dianggap Tak Bersahabat, Cek Posisi Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Selain ada yang mendukung, aksi invasi Rusia terhadap Ukraina juga ada mendapat dukungan dari beberapa negara.

Rusia kini merilis daftar negara-negara yang dianggap tidak bersahabat.

Daftar tersebut dirilis Rusia sebagai bentuk tanggapan terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat.

Seperti diketahui, Rusia mendapat kecaman dan sejumlah sanksi oleh negara-negara lain atas invasi yang dilakukan di Ukraina.

Rusia pun menganggap negara-negara yang menjatuhkan sanksi tersebut bukanlah bagian dari negara sahabat.

Baca juga: NATO Siap Kirim Jet Tempur ke Ukraina, Menlu AS Antony Blinken Nyatakan Beri Lampu Hijau

Baca juga: Peringati Hari Perempuan Internasional, Puluhan Mahasiswa Gelar Aksi di Bundaran Hotel A Banjarmasin

Dilansir laman Kantor berita Rusia, TASS News Agency, Negara Amerika, Inggis, Singapura, Jepang dan Korea Selatan masuk dalam daftar tersebut.

Sedangkan Indonesia, tidak masuk dalam daftar itu.

Berikut negara yang dianggap tidak bersahabat oleh Rusia:

Amerika Serikat

Kanada,

Negara bagian Uni Eropa,

Inggris (termasuk Jersey, Anguilla, Kepulauan Virgin Britania Raya, Gibraltar),

Ukraina,

Montenegro,

Swiss,

Albania,

Andorra,

Islandia,

Liechtenstein,

Monako,

Norwegia,

San Marino,

Makedonia Utara,

Jepang,

Korea Selatan,

Australia,

Mikronesia,

Baca juga: Cara Cek Penerima Bansos PKH dan BPNT Cair Maret 2022, Segini Besaran yang Didapat

Selandia Baru,

Singapura,

Taiwan (dianggap sebagai wilayah Cina, tetapi diperintah oleh pemerintahannya sendiri sejak 1949).

Dilansir Al Jazeera, daftar tersebut dibuat sebagai bagian dari keputusan yang dikeluarkan Presiden Putin pada Sabtu (5/3/2022) lalu.

Ini juga dimaksukdkan untuk memastikan stabilitas keuangan Federasi Rusia selama masa invasi.

Atas hal itu, semua kesepakatan perusahaan dengan perusahaan dan individu dari "negara yang tidak bersahabat" sekarang harus disetujui oleh komisi pemerintah, dalam hal ini Komisi Pengendalian Investasi Asing.

Dekrit tersebut menyatakan bahwa warga negara dan perusahaan Rusia, negara bagian itu sendiri, wilayah dan kotamadyanya yang memiliki kewajiban valuta asing kepada kreditur asing dari mereka yang ada dalam daftar akan dapat membayarnya dalam rubel.

Arahan terbaru berlaku untuk pembayaran melebihi 10 juta rubel per bulan, atau jumlah serupa dalam mata uang asing.

Invasi Rusia di Ukraina kini telah memasuki hari ke tiga belas, terhitung sejak invasi pertama pada 24 Februari 2022 lalu.

Laporan PBB, ratusan orang telah tewas akibat invasi tersebut, dan dikhawatirkan akan jauh lebih tinggi.

Baca juga: BREAKING NEWS : Kebakaran di Batu Piring Balangan Kalsel,  Terdengar Tangis Histeris Warga

Lebih dari 1,7 juta orang telah meninggalkan Ukraina ke negara-negara tetangga, menurut badan pengungsi PBB.

Terdeteksi ada 9 Warga Negara Indonesia (WNI) yang terjebak di wilayah konflik Rusia dengan Ukraina.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia masih mengupayakan langkah mengevakuasi 9 WNI keluar dari Ukraina.

Saat ini sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini berada di Chernihiv, Ukraina berada dalam kondisi aman.

Untuk diketahui, Chernihiv merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat pertempuran antara Ukraina dan Rusia.

Direktur Perindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu Judha Nugraha mengaku baru saja menjalin komunikasi dengan sembilan WNI tersebut.

"Kami baru saja menjalin komunikasi virtual via zoom dengan 9 WNI di Chernihiv. Kondisi mereka saat ini aman dan pasokan logistik juga memadai," kata Judha kepada Kompas.com, Senin (7/3/2022).

Ia pun mengatakan, komunikasi dengan WNI di Ukraina telah terjalin intensif sejak sebelum serangan Rusia.

Kemenlu juga tengah menjalin komunikasi dengan pihak-pihak di Ukraina dan Rusia untuk membuat jalur evakuasi yang aman sebagai jalan keuar bagi para WNI dari Chernihiv.

"Secara paralel, komunikasi intensif sedang dilakukan dengan pihak-pihak di Ukraina dan Rusia utk membuat safe passage atau jalur evakuasi aman utk membawa para WNI keluar Chernihiv dan selanjutnya ke negara tetangga Ukraina yang aman," kata Judha.

Sebelumnya, pada Minggu (6/3/2022) Judha sempat mengungkapkan, upaya evakuasi sembilan WNI di Chernihiv belum bisa dilakukan lantaran masih terjadi pertempuran di kota tersebut.

Meski Rusia dan Ukraina telah mencapai kesepakatan terkait koridor kemanusiaan untuk evakuasi penduduk sipil, namun belum ada kepastian mengenai waktu serta mekanisme detail dari kesepakatan tersebut.

"Saat ini sudah ada kesepakatan humanitarian corridor antara Rusia dan Ukraina. Kita sedang dorong untuk detail kapan, dimana dan mekanisme humanitarian corridor sehingga bisa dimanfaatkan untuk evakuasi WNI dengan aman," kata Judha.

Invasi Rusia ke Ukraina terus berlangsung. Ketegangan Rusia dengan Ukraina makin menjadi.

Preside Rusia, Vladimir Putin memberikan syarat kepada Ukraina agar serangan Invasi Rusia bisa dihentikan.

Ia bersedia mengakhiri perang Rusia vs Ukraina jika tuntutan Pemerintahan Rusia, di Moskow, terpenuhi.

Hal itu diungkap Putin kepada Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan melalui telepon, seperti diberitakan BBC.

Dalam berita itu, Rusia menegaskan invasinya ke Ukraina melalui darat, udara dan laut adalah operasi militer khusus, yang menurut Putin adalah operasi tanpa bukti, diperlukan untuk "denazifikasi" negara itu.

Pemimpin Rusia itu menegaskan bahwa serangan yang terjadi belakangan telahsesuai rencana dan terjadwal.

Dia telah membuat komentar serupa dalam beberapa hari terakhir, di tengah vonis dari analis pertahanan Barat bahwa konvoi militer Rusia berjalan kurang baik dari yang diharapkan.

Menurut pernyataan Kremlin, Putin mengatakan dia berharap negosiator Ukraina akan mengambil pendekatan yang lebih "konstruktif".

Kantor Pemerintahan Erdogan mengatakan, telah meminta gencatan senjata secara mendesak.

Alasan Putin

Dituliskan Kompas TV, Presiden Rusia Vladimir Putin blak-blakan bongkar dan membeberkan alasan pamungkas mengapa ngotot kejar tuntutan Rusia untuk demiliterisasi, denazifikasi, dan netralitas mutlak Ukraina untuk tidak bergabung dengan NATO, tidak bisa ditawar-tawar sama sekali.

Ternyata alasannya tentang kapasitas dan kapabilitas Ukraina untuk membangun senjata nuklir, dan potensi Ukraina menggunakan senjata itu untuk mengancam eksistensi Rusia.

“Sekarang mereka berbicara tentang memperoleh status nuklir. Artinya memperoleh senjata nuklir. Kita tidak bisa mengabaikan hal-hal seperti itu."

"Terutama karena kita tahu bagaimana Barat berperilaku terhadap Rusia,” kata Putin saat bertemu pramugari maskapai Rusia, dimana ia ditanyai tentang tujuan operasi khusus di Ukraina, seperti dilansir RIA Novosti, Sabtu (5/3/2022).

Seperti yang dijelaskan Putin, Ukraina punya kompetensi membuat senjata nuklir sejak zaman Soviet. "Untuk pengayaan dan bahan nuklir, mereka dapat mengatur itu," katanya.

Selain itu, lanjut Putin, Kiev punya kompetensi mengembangkan dan memproduksi peluru kendali.

"Mereka akan membangun dan melakukannya. Dan mereka (Barat) juga akan membantu melakukannya dari seberang lautan," pemimpin Rusia itu menyimpulkan.

"Satu 'Yuzhmash' nilainya tinggi, karena perusahaan itu mendesain dan membuat peluru kendali balistik antarbenua untuk Uni Soviet. Mereka akan meningkatkan [kapasitas] dan melakukannya,” tukas Putin.

Pada saat yang sama, dari seberang lautan, lanjutnya, Ukraina juga akan dibantu secara sembunyi-sembuyi.

"Kemudian mereka akan berkilah tidak mengakui status nuklir, lalu berkata [mereka/Ukraina] melakukannya sendiri. Selanjutnya mereka akan menempatkan kompleks (rudal nuklir) ini di bawah kendali (Barat). Dan mulai detik tersebut, mulai detik itu, takdir Rusia akan sepenuhnya berbeda," kata Putin.

Pemegang sabuk hitam judo itu juga menekankan skenario tersebut bisa menimbulkan bahaya besar bagi Rusia.

(Tribunnews.com/Chrysnha/KompasTV/Edwin Shri Bimo)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Rusia Rilis Negara-negara yang Dianggap Tidak Bersahabat, Ini Daftarnya