Tuntutan Sopir Trailer Terkait Solar Dipenuhi, Polda Kalsel Tetap Optimalkan Pengawasan di SPBU 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Aksi unjuk rasa dan mogok kerja yang digelar para sopir truk khususnya sopir truk pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin beberapa waktu belakangan membuahkan hasil. 

Aspirasi mereka satu di antaranya agar dibuatkan jalur antrean khusus untuk membeli solar di SPBU diakomodir melalui Surat Edaran Wali Kota Banjarmasin. 

Meski demikian, Kepolisan Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) tetap melakukan monitoring dan pengawasan di sejumlah SPBU khususnya di kawasan Jalan Gubernur Soebarjo, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalsel. 

Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Mochamad Rifa’i mengatakan, ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya aktivitas penyalahgunaan BBM khususnya solar bersubsidi di SPBU. 

Baca juga: Unjuk Rasa di Depan Kantor Pertamina Banjarmasin, Puluhan Sopir Truk Angkutan Ancam Mogok

Baca juga: Petugas Polres Hulu Sungai Tengah Kalsel Tertibkan Mobil Diduga Pelangsir Solar

"Tim terus melakukan pengawasan di SPBU-SPBU supaya tidak ada penyalahgunaan BBM," kata Kombes Rifa’i kepada Banjarmasinpost.co.id, Senin (14/3/2022).

Kombes Rifa’i juga mengimbau, agar para sopir untuk tidak melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap aktivitas operasional pelabuhan Trisakti Banjarmasin yang vital bagi perekonomian di Kalsel. 

Kabid Humas Polda Kalsel membenarkan bahwa sebelumnya sejumlah sopir truk trailer pengangkut peti kemas/kontainer di Pelabuhan Trisakti sempat melakukan mogok kerja sejak Kamis (10/3/2022).

Meski demikian, mogok kerja tersebut tidak sampai menyebabkan adanya gangguan terhadap aktivitas bongkar muat di Terminal Peti Kemas Banjarmasin (TPKB) maupun aktivitas di Pelabuhan Trisakti secara umum. 

Baca juga: Polda Kalsel dan Polres Jajaran Turunkan Tim Antisipasi Aktivitas Pelangsir Solar Bersubsidi

Dimana para sopir yang mogok kerja berkumpul di kawasan area gerbang TPKB dan meninggalkan truknya mengantre solar di SPBU.

"Kami imbau supaya tidak sampai menimbulkan gangguan kamtibmas atau menghalangi aktivitas di pelabuhan," ujar Kombes Rifa’i. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)