BKKBN Kalsel

Dukung Penanganan Stunting, Perwakilan BKKBN Kalsel Gelar Koordinasi, Advokasi dan KIE

Koordinasi dan Advokasi digelar BKKBN Kalsel yang dibuka pejabat BKKBN RI dan diikuti para pejabat dari semua daerah di Kalimantan Selatan.

Penulis: Muhammad Rahmadi | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/MUHAMMAD RAHMADI
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), melaksakan kegiatan Koordinasi dan Advokasi kepada pemangku kebijakan daerah dan mitra kerja tentang promosi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), melaksakan kegiatan Koordinasi dan Advokasi.

Hal ini ditujukan kepada pemangku kebijakan daerah dan mitra kerja tentang promosi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).

Kegiatan yang melibatkan sebanyak 60 peserta tersebut, dibuka Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN RI, Nopian Andusti.

Diharapkan dengan kegiatan tersebut, Kalsel bisa memenuhi target nasional dalam hal penanganan stunting minimal, minimal berada di angak 14 persen pada 2024.

"Walau ini pekerjaan yang besar, saya yakin bisa dilakukan apabila kami merapatkan barisan dan berjalan seiring untuk sama-sama berkomitmen," katanya. Rabu (23/3/2022).

Koordinasi dan Advokasi dibuka Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN RI
Kegiatan Koordinasi dan Advokasi kepada pemangku kebijakan daerah dan mitra kerja tentang promosi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang dibuka oleh Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN RI, Nopian Andusti.

Saat memberikan materi di acara tersebut, Nopian menjelaskan satu strategi untuk menurunkan angka kasus stunting.

Satu di antaranya, yaitu percepatan penangan stunting dari hulu, dengan cara mempersiapkan kesehatan para calon pengantin.

Selain dengan cara lainnya yaitu, mengubah perilaku masyarakat untuk menerapkan hidup bersih dan sehat, serta mengoptimalkan pengasuhan pada 1.000 hari pertama kehidupan anak.

"Jadi, calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan tiga bulan sebelum menikah, supaya jangan sampai ada yang anemia, ada yang kurus. Jadi selama tiga bulan itu cukup untuk memperbaiki kesehatan, sampai dengan waktunya menikah," ujarnya.

Selain sejumlah faktor tadi, stunting juga ujar Nopian bisa disebabkan karena pernikahan dini.

"Faktor lainnya juga akibat pernikahan dini, pernikahan yang terjadi pada usia yang belum cukup karena masih dalam masa pertumbuhan. Sehingga ketika dia mengandung, jatah pertumbuhannya terbagi dengan janin yang dikandungnya," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BKKBN Perwakilan Kalsel Ir H Ramlan MA , mengatakan, kegiatan tersebut untuk meningkatkan komitmen pemangku kebijakan dan mitra kerja di tingkat kabupaten/kota.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan promosi media dan KIE, pengasuhan 1000 HPK melalui kelompok BKB.

Kemudian juga meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola, serta pelaksana di lini lapangan (Penyuluh KB/PLKB dan Kader BKB) tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak pada periode 1000 HPK.

Selanjutnya, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku Keluarga Baduta, tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak pada periode 1000 HPK yang dilaksankan kelompok BKB."Kegiatan advokasi kepada pemangku kebijakan daerah tentang Promosi dan KIE ini merupakan pertemuan penting, guna mendukung Prioritas Nasional yaitu untuk menangani permasalahan stunting secara terintegrasi mengenai pengasuhan 1000 HPK, (sejak saat kehamilan sampai anak berusia 2 tahun) dengan target kegiatan adalah keluarga Baduta," ucapnya saat memberikan sambutan. (AOL/*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved