PPPK Guru Tahap II di Kota Banjarbaru Dapat Pembekalan Hingga Pengenalan Hak dan Kewajiban

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Setelah pembekalan PPPK Guru Tahap I, dilanjut pembekalan diberikan PPPK Guru Tahap II di Aula Widayatama Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Kamis (7/4/2022). 

Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Drs H Said Abdullah, MSi, kembali menghadiri acara pengarahan sekaligus motivasi pada Pembekalan PPPK Guru Tahap II. 

Setelah dilantik Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin pada 1 April 2022, Dinas Pendidikan melaksanakan kegiatan pembekalan serta pengenalan hak dan kewajiban yang akan diemban guru PPPK. 

Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Said Abdullah bersama Plt Kepala Disdik dan BKPP memberikan materi pembekalan pada PPPK Guru yang baru diangkat. 

Diharapkannya, PPPK Guru ini ini akan dievaluasi, apakah ini efektif, apakah ini benar. Karena itu, PPPK Kota Banjarbaru diminta untuk menjadi PPPK yang memang benar ataupun tepat.

"PPPK diharapkan mempunyai semangat yang tinggi, sebagaimana guru-guru yang lain mengajar, serta memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak didiknya," kata dia. 

Arah ke depannya bukan hanya sebagai sebuah pekerjaan, tapi betul-betul untuk menambah manfaat hidup dengan memberikan yang terbaik bagi peserta didik dan bisa jadi contoh di sekolah masing-masing.

Selain itu, PPPK juga diminta jangan lupa mengurus anak dan keluarga. Sebab, dengan keluarga yang baik, maka Insya Allah bisa menularkan kebaikan kepada orang lain tentunya.

Para PPPK guru juga diminta ikut berjuang dalam memperbaiki generasi muda yang ada di Kota Banjarbaru.

Tidak hanya sibuk mengejar sesuai kurikulum, PPPK guru dapat berperan aktif menanyakan serta memeriksa tas bawaan anak-anak didik, mungkin ada benda-benda yang berbahaya atau narkoba yang bisa merugikan

Sementara itu, Plt Kepala Disdik Banjarbaru, Lia Astuti, mengatakan, ada 126 orang PPPK Guru Tahap II yang mengikuti pembekalan. 

Ada kuota sebanyak 92 formasi yang belum diisi dan akan diarahkan untuk guru kelas, guru PJOK dan guru agama.

Ditambahkan Lia, formasi yang telah disetujui dari PPPK guru berdasarkan usulan dari setiap satuan pendidikan atau tiap sekolah dan disandingkan dengan data dari DAPODIK. 

"Dari data tersebut, diserahkan ke BKPP Kota Banjarbaru. Kemudian, data akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan BKN," ujarnya. (AOL/*)