Korupsi Kalsel

Hadir di Persidangan Dugaan Suap Pengalihan IUP, Mantan Bupati Tanbu Dikawal GP Ansor & Banser NU

Mantan Bupati Tanbu, Mardani H Maming hadir di persidangan kasus suap pengalihan IUP dengan pengawalan GP Ansor dan Banser NU

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Hari Widodo
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Mantan Bupati Tanbu, Mardani H Maming memberikan keterangan pasca bersaksi pada sidang perkara dugaan tipikor pengalihan IUP di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Senin (25/4/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Suasana berbeda nampak pada persidangan perkara dugaan korupsi suap pengalihan IUP di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dengan terdakwa Mantan Kadis ESDM Tanbu, H Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Senin (25/4/2022).

Area Pengadilan Tipikor Banjarmasin di Jalan Pramuka dan sekitarnya nampak diramaikan kehadiran massa GP Ansor, LBH GP Ansor dan Banser NU yang mengawal kehadiran Bendahara Umum PBNU dan Ketua Umum HIPMI, Mardani H Maming sebagai saksi dalam persidangan ini. 

Kurang lebih dua jam diperiksa kesaksiannya dalam persidangan, Mardani mengatakan, bersyukur mendapat dukungan penuh dari NU dan juga HIPMI. 

"Karena saya Bendum PBNU dan Ketum HIPMI, solidaritas kawan-kawan setelah saya sampaikan persoalan ini Alhamdulillah beliau bisa mengerti persoalan ini dan saya mendapatkan support dari NU dan HIPMI," kata Mardani. 

Baca juga: Hadiri Sidang Dugaan Suap Pengalihan IUP, Kesaksian Mardani H Maming Disanggah Mantan Kadis ESDM

Baca juga: Kuasa Hukum: Mardani H Maming Telah Memenuhi Panggilan Sebagai Saksi

Dengan seragam khasnya bercorak hijau tua, terpantau ada ratusan massa GP Ansor dan Banser NU yang ikut mengawal persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Yusriansyah ini. 

Terkait kehadirannya sebagai saksi dalam persidangan, Mardani menyebut, hal ini merupakan perwujudan Ia sebagai warga negara yang baik. 

"Saya hadir sebagai warga negara yangg baik karena selama ini banyak pemberitaan yang menyatakan saya mangkir padahal saya di sana menyampaikan keterangan-keterangan (ketidakhadiran) di sidang sebelumnya," ujar Mardani pasca persidangan.

Ia melanjutkan, sidang ketiga sudah ada kesaksian di bawah sumpah yang ia anggap ia harusnya tidak perlu hadir.

"Kesaksian saya mau dibacakan di sidang ketiga tapi Hakim tidak membolehkan dan meminta kalau bisa paling tidak hadir online, jadi di sidang keempat saya diminta jaksa hadir online dan saya hadir," sambungnya. 

Terkait kapasitasnya sebagai saksi fakta, Mardani menjelaskan bahwa SK yang ditekennya terkait pengalihan IUP dari PT BPKL ke PT PCN secara teknis pemenuhan syarat dan administrasinya didelegasikan kepada kepala dinas teknis, dalam hal ini terdakwa. 

"Saya sudah jelas menyampaikan tadi bagaimana proses pembuatan IUP, yang lebih paham aturannya karena pendelegasiannya oleh kepala dinas pertambangan Kabupaten Tanbu baru dibawa kepada saya berupa draf SK dan surat rekomendasi pernyataan bahwa ini sudah sesuai dengan proses aturan yang berlaku dan diparaf kabag hukum bisa juga sekda dan kepala dinas, jadi saya menyatakan hal ini sudah sesuai aturan makanya saya bertandatangan," bebernya. 

Mardani juga mengaku heran persoalan terkait pengalihan IUP di Tahun 2011 tersebut baru muncul di Tahun 2021. 

Padahal kata dia, sebelum sertifikat clean and clear (CnC) terbit terlebih dulu ada verifikasi dan persetujuan berjenjang dari Pemerintah Provinsi Kalsel dan Kementrian ESDM RI. 

Baca juga: Sidang Pengalihan IUP, Hakim Minta Jaksa Panggil Paksa Mantan Bupati Tanbu Mardani H Maming

Diketahui, persidangan memeriksa kesaksian Mardani terkait SK pengalihan IUP yang ditekennya Tahun 2011 lalu saat menjabat sebagai Bupati Tanbu. 

SK tersebut didasari pada proses penelaahan dan pemeriksaan administrasi persyaratan pengalihan IUP yang dilakukan oleh Dinas ESDM Kabupaten Tanbu dan berawal dari permohonan pihak perusahaan. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody) 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved