Pemprov Kalsel Mulai Mendata Honorer Potensial, Akan Dimasukkan dalam Pendaftaran PPPK dan CPNS

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan pendataan dan penataan para honorer yang potensial.

Honorer potensial tersebut akan dimasukkan dalam pendaftaran PPPK dan CPNS.

Terang Plt Kepala BKD Kalsel, Syamsir Rahman Kamis (9/6/2022) honorer pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat ini banyak yang berkompeten dan menempati posisi pekerjaan yang krusial.

"Makanya saat ini kita telah melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat bisa diberikan kesempatan mengikuti test CPNS maupun PPPK," katanya.

Baca juga: Penulisan Nama Minimal Dua Kata, Disdukcapil Banjarmasin Sudah Berlakukan Aturan Baru

Baca juga: Oknum Lurah di Banjarmasin Terseret Kasus Narkoba, Begini Penjelasan Kapolresta Banjarmasin

Honorer potensial dan krusial misalnya di rumah sakit kata Syamsir tidak bisa serta merta langsung dihapuskan.

Penghapusan secara ekstreem menurutnya dapat mengganggu stabilitas pelayanan.

"Siapa yang akan merawat kalau perawa-perawatnya tidak ada, kemudian Satpol PP, siapa yang mengawal perdanya, artinya kita masih membutuhkan dan perlu kehati-hatian dalam menyikapi edaran tersebut, sambil jalan kita lihat regulasi selanjutnya," ujar Syamsir.

Kebijakan penghapusan tenaga honorer harapnya agar tak membuat resah tenaga honorer khususnya yang potensial.

Sejauh ini, tambah Syamsir, ada salah satu solusi yang coba ditawarkan yakni dengan menggunakan sistem outsourcing.

Namun, solusi ini tentu sangat terbatas, hanya untuk tenaga keamanan dan tenaga kebersihan saja.

Baca juga: Kasus Pembunuhan di Asamasam Kalsel, Kapolres Tala Minta Keluarga Korban Percayakan pada Polisi

Baca juga: Pertengahan Bulan Ini Calhaj Tala Berangkat, Diingatkan Tak Abai Lakukan Ini

Sementara Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, Hj Rachmah Norlias meminta agar Pemprov Kalsel segera memetakan tenaga honorer.

"Harus ada solusi konkret yang dapat mengakomodir para honorer. Sebab, posisi para tenaga honorer sekarang ini menurutnya memiliki peranan penting, baik di posisi teknis dan profesi seperti tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan, pun juga di posisi administratif," bebernya.

Tak dipungkirinya kini banyak honorer yang resah dengan kebijakan tersebut.

"Jika solusinya adalah PPPK, akan lebih baik jika penjaringan PPPK ini seluruhnya diserahkan sistemnya kepada provinsi," tambahnya.

Banjarmasinpost.co.id / Milna