Sebanyak 21 Partai Baru di Kalimantan Selatan Kalsel Dapat Surat Keterangan Terdaftar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Mulai 1 Agustus 2022, pendaftaran partai politik (parpol) peserta pemilu dibuka sampai 14 Agustus 2022.  

Koordinasi dan persiapan pun mulai dilakukan pihak penyelenggara pemilu, termasuk pengurus partai-partai baru di tingkat pusat hingga daerah.

Pada Kalimantan Selatan (Kalsel) ada 21 partai baru yang sudah mendaftar sejak 2015.

Kepala Bidang Politik Kesbangpol Kalsel, Ida Saptika, Sabtu (30/7/2022), ada 21 partai baru yang sudah terdaftar.

"Mereka sudah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kalsel dimana mereka harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya data pengurus dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota dan domisili partai atau lokasi sekretariat," ujarnya.

Baca juga: Pencuri Alat Bangunan di Banjarmasin Diciduk Polisi, Gasak Gerinda hingga Mesin Molen

Baca juga: Polres Tapin Masih Selidiki Penyebab Padlianor Menceburkan Diri ke Sungai dan Ditemukan Tewas

Salah satu partai yang terdaftar di 2021, yakni Komite Eksekutif Provinsi (Exco Provinsi) Partai Buruh. 

Ketuanya, Yoeyoen Indharto, mengatakan, sudah siap untuk menyongsong pemilu 2024. Sesuai persyaratan SKT, partainya sudah memiliki sekretariat di Jalan Soetoyo Banjarmasin, memiliki pengurus di tingkat provinsi hingga kabupaten.

"Kami sudah memiliki kepengurusan di 11 kabupaten kota. Jumlah anggota yang terdaftar dan memilki kartu anggota sekitar 5.000 orang," katanya.

Pendaftaran parpol, jelasnya, dilakukan oleh pengurus pusat. Pihaknya di provinsi mengikuti petunjuk dari pusat. "Visi misi,  semuanya sama dengan yang di pusat," ujarnya.

Partai Buruh, ujar Yoeyoen, memperjuangkan hak para pekerja termasuk petani dan tenaga atau guru honorer.

Baca juga: Dapur Rumah Warga Pemurus Dalam Banjarmasin Ambles, Pemilik Duga Pengunci Tongkat Pondasi Lepas

Baca juga: Tim Damkar Tapin Evakuasi Dua Ular dari Rumah Warga

Menurut Partai Buruh, dalam dekade terakhir, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memberi pil pahit bagi kaum buruh. Di antaranya, UU Omnibus Law, UMP rendah hingga yang terakhir kebijakan terkait pencairan JHT.

"Di situlah partai buruh akan bergerak, kita akan memasuki parlemen dan membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Pimpinan Daerah (Pimda) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Ali, mengatakan, kepengurusan di tingkat kota kabupaten atau pimpinan cabang (Pimcab) siap di 12 Pimcab. "Satu Pimcab sedang diproses," katanya.

jumlah anggota, ujarnya, telah terpenuhi dan bahkan melebihi kuota. Sesuai ketentuan, 1 banding 1000 dari jumlah penduduk, tapi partainya justru lebih.

Sedangkan untuk kepengurusan di tingkat kecamatan atau pimcam sudah terbentuk lebih dari 50 persen.