Jendela

Merdeka dan Karakter Kita

Kita memang sudah merdeka dari penjajahan, tetap harus terus berjuang agar merdeka dari cengkeraman hawa nafsu yang merusak akhlak dan karakter kita.

Editor: Eka Dinayanti
istimewa
Mujiburrahman 

Oleh: Mujiburrahman

BANJARMASINPOST.CO.ID - TINGGAL dua hari lagi, bangsa Indonesia akan merayakan kemerdekannya yang ke-77. Kita bersyukur bahwa bangsa yang besar ini, yang terdiri lebih dari 13.466 pulau, dihuni lebih dari 360 etnis, dengan 719 bahasa yang berbeda, mampu bertahan menghadapi berbagai gelombang zaman. Indonesia tetap merdeka, bersatu dan berdaulat hingga hari ini. Semua ini terwujud “berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas.”

Pada 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi tersebut merupakan pernyataan bahwa bangsa Indonesia akan berdiri sendiri, tidak dikuasai dan diperintah oleh bangsa lain. Merdeka berarti terlepas dari penindasan oleh manusia terhadap manusia lainnya sehingga terwujudlah keadilan. Sikap anti-penjajahan, anti-kolonialisme inilah yang menjadi dasar rasa kebangsaan kita. Kita harus merdeka dari penjajahan karena “kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Karena itu, nasionalisme kita bukanlah chauvinisme, mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga merendahkan bangsa lain. Nasionalisme kita bukanlah rasisme, menganggap ras sendiri lebih tinggi dan mulia dibanding ras lain. Chauvinisme dan rasisme justru musuh nasionalisme kita. Nasionalisme kita adalah nasionalisme etis, rasa kebangsaan yang dibangun di atas dasar nilai-nilai kebaikan bagi kemanusiaan. Karena itulah, kita tidak menganut slogan: right or wrong, my country (benar atau salah, inilah bangsa saya). Bagi bangsa Indonesia, seperti pernah ditegaskan oleh Y.B. Mangunwijaya, right or wrong is right or wrong (benar atau salah, adalah benar atau salah).

Berdasarkan nasionalisme etis itulah maka tujuan kemerdekaan kita adalah “membentuk suatu pemerintah negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Ungkapan seperti “segenap bangsa Indonesia”, “seluruh tumpah darah Indonesia”, “kesejahteraan umum” dan “keadilan sosial”, menunjukkan bahwa kemerdekaan bertujuan untuk mewujudkan kemasalahatan bersama, bukan untuk orang perorang atau kelompok tertentu saja.

Kalimat-kalimat penting dari Pembukaan UUD 1945 di atas sering kita dengarkan, lafalkan bahkan sudah hapal di luar kepala. Mungkin, saking hapalnya, kita sudah lupa maknanya. Apalagi, berbagai kejadian menunjukkan bahwa tak jarang cita-cita indah yang tertuang dalam kalimat-kalimat itu tinggal tulisan saja. Orang-orang tetap bertarung demi kepentingan pribadi dan kelompok belaka. Demokrasi yang diharapkan memberi peluang bagi kesetaraan justru dibajak oleh politik uang dan kangkangan kaum oligark. Penegakan hukum yang adil masih perlu banyak perjuangan, sementara pendidikan masih belum merata. Kesenjangan ekonomi juga masih lebar.

Selain itu, sebagian orang menganggap bahwa merdeka berarti bebas-lepas tanpa batas. Mereka lupa bahwa kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Mereka tak sadar bahwa kebebasan tanpa ketertiban hukum dan peraturan bukanlah demokrasi melainkan anarki alias kekacauan. Kebebasan akhirnya menjadi kebablasan. Kebebasan yang selalu menuntut hak, tetapi lupa akan kewajiban. Kebebasan yang main mutlak-mutlakan sehingga berujung pada pemaksaan kehendak bahkan tindak kekerasan. Mereka merasa bebas dari hukum, peraturan dan kewajiban, tetapi sesungguhnya mereka dicengkeram dan dijajah oleh hawa nafsu atau ego mereka sendiri.

Melihat carut-marut ini, kiranya kita harus kembali kepada prinsip etis yang telah menjadi fondasi pendirian negara kita. Kita takkan bisa bangkit dari keterpurukan, merdeka dari korupsi, kolusi dan nepotisme, terbebas dari kemunafikan dan kepalsuan, jika tidak memperkuat etika kita, akhlak kita. Akhlak mulia, budi pekerti yang luhur, adab yang mulia, tidak boleh sekadar hiasan bibir belaka. Akhlak atau karakter itu dibentuk melalui proses panjang. Dimulai dengan penanaman nilai tentang apa yang baik dan buruk, lalu membiasakan yang baik, hingga akhirnya menjadi karakter. Tugas ini bukan hanya tanggung jawab guru, tetapi juga orangtua dan seluruh masyarakat.

Persoalan akhlak, karakter atau budi perkerti adalah persoalan serius. Ingatlah pernyataan Bung Hatta, ”Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki.” Tidak jujur adalah termasuk urusan karakter, urusan akhlak. Mari kita teliti, seberapa jujur diri kita dan anak-anak kita? Mengapa di lingkungan tertentu, orang baik dan jujur justru aneh, dimusuhi dan disingkirkan? Kita patut khawatir dengan anak-anak muda yang mengidolakan seorang yang sukses tetapi licik dan penuh dusta. Kita patut sedih dengan pencitraan, silat lidah dan kepalsuan yang merasuki berbagai lini kehidupan kita.

Alhasil, kita memang sudah merdeka dari penjajahan, tetapi kita harus terus berjuang agar merdeka dari cengkeraman hawa nafsu yang merusak akhlak dan karakter kita. Hanya bangsa yang berakhlak mulia yang dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. (*)

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved