Berita Banjarmasin
Temui Massa PMII Kalsel, Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi
Temui massa PMII Kalsel, Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi
Penulis: Muhammad Syaiful Riki | Editor: Hari Widodo
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Pernyataan itu ia sampaikan saat aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Selasa (6/9/2022).
Menurut Abidiansyah, kebijakan tersebut tentu akan memberi dampak domino terhadap sektor lain, termasuk bahan pokok.
“Secara pribadi, menolak kenaikan BBM ini, karena kami sudah melihat kondisi di masyarakat,” ucapnya, di tengah massa aksi.
Baca juga: Harga BBM Bersubsidi Naik, Tarif Ojek Pangkalan di Banjarmasin Juga Ikut Naik
Baca juga: Pemprov Kalsel Siapkan Rp 39 Miliar Bansos Transportasi Pengalihan Subsidi BBM
Baca juga: Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, PMII Kalsel: Pemberian BSU Hanya Pengalihan Isu
Politisi Partai Demokrat ini menilai kebijakan pemerintah menaikkan BBM bersubsidi harus segera direvisi.
“Kalau tidak bisa tetap mempertahankan harga lama, setidaknya kenaikan diperkecil hanya sekitar 10 persen,” ujarnya.
Ia pun berjanji melanjutkan aspirasi PMII ke seluruh anggota DPRD Kalsel. “Nanti akan kita coba bagaimana teknisnya agar harga BBM bersubsidi turun,” tuturnya.
Berbeda pendapat, sebelumnya Ketua DPRD Kalsel Supian HK berpandangan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM sudah tepat, sebagai gantinya ada bantuan langsung tunai (BLT). Catatannya, bantuan itu harus diberikan secara tepat sasaran.
“BLT tersebut bisa terarah kepada masyarakat miskin, daripada subsidi BBM yang pemanfaatan kurang terarah atau terjadi penyalahgunaan,” ujarnya, Senin (6/9/2022).
Baca juga: Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, PMII Kalsel: Pemberian BSU Hanya Pengalihan Isu
Meski Supian mengakui bahwa kebijakan menaikkan tarif BBM bersubsidi bagai buah simalakama.
Di satu sisi untuk pembiayaan pembangunan. Namun di sisi lain masyarakat kurang mampu berteriak.
(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)