Datangi Gedung DPRD Kota Banjarbaru, Ratusan Mahasiswa Sampaikan Aspirasi Tolak Kenaikan BBM

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Ratusan mahasiswa dari sejumlah kampus dan organisasi melakukan aksi di depan Kantor DPRD Kota Banjarbaru.

Aksi yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Banjarbaru itu menyampaikan beberapa tuntutan.

Di antaranya mengembalikan dan menormalkan kembali harga BBM.

Membuat peraturan tentang BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

Menindak penyalahgunaan BBM secara tegas dan transpran.

Baca juga: BEM se-Kalsel Demo Tolak Kenaikan BBM pada 12 September 2022, Kerahkan Ratusan Massa

Baca juga: Respons Kenaikan BBM, Polres Tapin Sasar Pangkalan Angkutan Bagikan Paket Sembako

Membentuk tim atau badan pengawas yang bertugas untuk memberantas mafia dan penimbun BBM.

DPRD Kota Banjarbaru menyampaikan aspirasi dan tuntutan, kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan agar disampaikan ke DPR RI.

"Kami juga menuntut Ketua DPRD Kota Banjarbaru, beserta jajarannya mengadakan konferensi pers menyatakan penolakan kenaikan harga BBM dalam kurun waktu 1x24 jam setelah menandatangani tuntutan mahasiswa," kata Ketua HMI Banjarbaru, Cahyono Oni Farandi, Rabu (7/9/2022).

Tidak hanya itu, peserta aksi juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada DPRD Kota Banjarbaru.

DPRD Kota Banjarbaru, stakeholder terkait dan Aliansi Mahasiswa Banjarbaru mengkaji secara bersama-sama ketersediaan stok BBM di Provinsi Kalimantan Selatan Khususnya Kota Banjarbaru dan dampak kenaikan BBM kepada masyarakat.

Mendesak pemerintah agar memeberdayakan energi sumber daya terbarukan sebagai alternatif penggunaan energi sumber daya fosil.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Fadliansyah, mengaku telah menampung aspirasi dari mahasiswa tersebut.

Baca juga: Subsidi BBM bagi Ojek hingga Nelayan, DPRD Kalsel Minta Pemprov Segera Buat Pergub

Selanjutnya, Fadli berencana bertolak ke DPRD Provinsi dan DPR RI untuk menyampaikan secara langsung aspirasi dari mahasiswa tersebut.

"Secepatnya kami akan menyampaikan aspirasi mahasiswa hingga ke tingkat pusat," ujarnya.

Berkaitan hal itu ia juga berpendapat bahwa kenaikan BBM yang dilakukan oleh pemerintah justru memberatkan masyarakat.

Sebab menurutnya saat ini masyarakat masih dalam kondisi pemulihan ekonomian, pascadilanda covid-19.

"Kami sebagai wakil rakyat dan unsur pemerintah tegas menolak kenaikan harga BBM ini," tegasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)