BKKBN dan Komisi IX DPR RI Ajak Pemda di Kalsel Turunkan Stunting

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Komisi IX DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (11/10/2022).

Pertemuan dengan jajaran pemprov berlangsung di Ruang Rapat Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel di Kota Banjarbaru.

Mereka didampingi mitra kerja, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI dan BKKBN Kalimantan Selatan, dengan agenda utamanya adalah mendorong upaya penurunan angka stunting.

Ketua tim rombongan kerja yang juga Wakil Ketua Komisi IX, Nihayatul Wafiroh, , ingin mendengarkan langsung aspirasi dari mitra Komisi IX di Kalsel di bidang kesehatan, kependudukan dan tenaga kerja.

Kali itu rombongan komisi IX ditemui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira.

Stunting di Kalsel, ungkap Nihayatul, masih cukup tinggi. Masih 30 persen yang angkanya masih di atas nasional. Padahal pemerintah pusat memiliki mimpi agar di 2024 angka stunting bisa turun hingga 13 persen.

Selain itu juga, pada Kalsel, angka kematian ibu dan bayi juga masih tinggi.

"Ini pasti berkaitan dengan pernikahan dini yang masih tinggi di Kalimantan Selatan. Setelah menikah dini, muncul kematian ibu dan bayi. Jika hidup, maka akan stunting," tambahnya.

Raport Kalimantan Selatan, ujarnya, cukup merah. Pihaknya sebelum ini sudah mewanti-wanti untuk mendengarkan hal yang kurang dari Kalsel untuk perbaikan ke depan.

"Permasalahan stunting ini berkaitan dengan masalah pendidikan, budaya, akses kesehatan, gizi dan sebagainya. Perlu penanganan serius dan bersama dalam menangani stunting," paparnya.

Ia berharap ada keseriusan pemerintah daerah dalam penanganan stunting di Kalimantan Selatan, sehingga target penurunan stunting di 2024 benar-benar bisa terealisasi.

Dalam kunjungan kerja, mitra kerja Komisi IX DPR RI dari Kalsel hingga pusat, hadir dalam rapat. Termasuk BKKBN RI dan BKKBN Kalsel.

Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN RI, Drs Sukaryo Teguh Santoso, MPd, didampingi Kepala BKKBN Kalsel, Ramlan, mengatakan, pihaknya memiliki rencana aksi nasional dalam percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Termasuk di Kalimantan Selatan.

Target di pusat pemerintah harus bisa menurunkan dari angka kini 24,4 persen menjadi 15 persen di 2024.

Berbagai upaya, kata Sukaryo, sudah dilakukan. Bahkan kini sudah dalam tahap maksimal dengan pembentukan kelembagaan koordinasi di setiap daerah, yaitu ada tim penanganan stunting yang dipimpin wakil kepala daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten kota.