Banjarbaru Juara
Panwascam se Kota Banjarbaru Dilantik, Aditya Harapkan Integritas dan Profesionalisme Anggota
Anggota Panwascam dilantik langsung oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarbaru, Dahtiar, Jumat (28/10/2022).
Penulis: Muhammad Rahmadi | Editor: Eka Dinayanti
lihat foto
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Setelah melalui serangkaian proses, kini Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) se Kota Banjarbaru telah dilantik.
Totalnya ada 15 Panwascam, masing-masing terdiri dari tiga orang yang bertugas pada lima kecamatan di Kota Idaman.
Anggota Panwascam dilantik langsung oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarbaru, Dahtiar, Jumat (28/10/2022).
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Gawi Sabarataan itu turut dihadiri oleh Wali Kota Banjarbaru H M Aditya Mufti Ariffin.
Aditya berharap kepada anggota Panwaslu yang baru saja dilantik, agar bisa berkerja dengan profesional.
(banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)
"Kami harapkan kepada yang dilantik integritas dan profesionalisme ini terus ditingkatkan. Apalagi yang berkaitan dengan mentalitas, dalam rangka Pilpres, Pemilu dan Pilkada, yang akan kita laksanakan pada tahun 2024 datang," harapnya.
Sementara itu Dahtiar menjelaskan, bahwa Panwascam yang baru saja dilantik, sudah bisa memulai tugasnya, untuk melakukan pengawasan tahapan pemilu di tingkat kecamatan.
Sekarang ini tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) sedang memasuki verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik (Parpol).
"Namun sebelum turun ke lapangan mereka akan kami berikan pembekalan terlebih dulu," kata Dahtiar.
Menurut Dahtiar, pengawasan pemilu di seluruh kecamatan berada pada tingkat yang sama, artinya tidak ada kecamatan yang menjadi perhatian khusus.
Panwascam yang baru dilantik (banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)
"Untuk di Banjarbaru semuanya akan kami lakukan pengawasan dengan sebaik-baiknya," jelasnya.
Panwascam nantinya akan menjalani berbagai tugas, di antaranya melakukan pencegahan dan penindakan, di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu.
Kemudian mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye.
"Tugas mereka sudah diatur dalam pasal 105, 106 dan 107 UU Nomor 7 Tahun 2017, termasuk juga menerima laporan," terangnya. (AOL/*)
