Bakal Jadi Kelompok Pemilih Dominan di Pemilu 2024, Edukasi Pemilu Sasar Pemuda dan Mahasiswa

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Mengacu pada Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), ada sebanyak 2.920.391 pemilih di Kalsel hingga periode Bulan September Tahun 2022.

Dibanding jumlah pemilih yang tercatat pada DPB Bulan Agustus Tahun 2022 sebanyak 2.772.863, bertambah sebanyak 147,528 pemilih.

Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Kalsel, Siswandi Reya'an mengatakan, perubahan jumlah pemilih pada pemutakhiran DPB itu dipengaruhi beberapa faktor penambah dan pengurang.

Namun faktor penambah yang cukup dominan adalah bertambahnya pemilih pemula sebanyak 156.198 orang.

Baca juga: Tugas Pertama Panwascam Banjarmasin Awasi Verifikasi Faktual Peserta Pemilu 2024

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Banjarmasin Sosialisasi Tolak Politik Uang, Sasar Komunitas Pemancing

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Turun ke Jalan, Pengurus dan Kader PKS Batola Kenalkan Logo Baru

Meski jumlah tersebut masih dinamis, namun pemilih pemula itu bakal menambah jumlah pemilih muda yang bakal turut menentukan hasil Pesta Demokrasi serentak Tahun 2024.

"Data ini tentu masih terus bergerak jumlahnya," kata Siswandi dikonfirmasi Banjarmasinpost.co.id, Selasa (1/11/2022).

Hal ini juga telah diantisipasi oleh KPU Kalsel, dimana KPU Kalsel telah secara khusus menggandeng para pemuda baik dari organisasi kepemudaan maupun kemahasiswaan dalam sosialisasi dan edukasi Pemilu belum lama ini di Banjarmasin.

Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Kalsel, Edy Ariansyah mengatakan, populasi Indonesia saat ini didominasi oleh kelompok milenial dan pemuda serta mahasiswa.

Karena itu KPU Kalsel menggandeng organisasi kepemudaan dan mahasiswa untuk berkolaborasi membentuk kelas-kelas Pemilu dalam program pendidikan Pemilu.

Edy menilai, kelompok pemuda dan mahasiswa merupakan kelompok yang berpengaruh dan dengan kemampuan serta jejaringnya mereka dapat menjadi bagian dari upaya edukasi Pemilu baik secara langsung maupun melalui sarana komunikasi media sosial.

"Sebagai kelompok berpengaruh, pemuda dan mahasiswa ini diharapkan mampu menekan terjadinya politik uang dan kejadian-kejadian yang mengganggu penyelenggaraan Pemilu termasuk kejahatan Pemilu, menangkal hoaks dan ujaran kebencian," kata Edy.

Sasarannya kata Edy tentu untuk meningkatkan partisipasi pemilih khususnya di kalangan milenial dan para pemuda serta mahasiswa itu sendiri.

Peningkatan yang diinginkan tak cuma dari aspek kuantitas, tapi juga kualitas yang indikatornya yakni semakin berkurangnya suara tidak sah dalam pemungutan suara, berkurangnya jumlah pelanggaran Pemilu dan tidak terjadi jual-beli suara.

"Kami jadikan pemuda dan mahasiswa bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek kolaborasi menyukseskan penyelenggaraan pemilu Serentak Tahun 2024," kata Edy.

Kalangan milenial dan pemuda sebagai salah satu segmen kekuatan politik besar di Indonesia juga sudah dianalisa oleh para partai politik.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalsel, Hendra mengatakan, pemilih pemula merupakan prioritas PKS.

Ini tercermin dalam kebijakan partai yang menginstruksikan untuk mengisi kepemimpinan muda menduduki posisi-posisi strategis dalam partai.

"Instruksi Partai agar setiap Bakal Calon Anggota Dewan setiap Dapil harus memuat pemuda yang usianya di bawah 35 tahun," ujar Hendra.

Dengan kader muda pada posisi-posisi strategis diyakini dapat menarik perhatian para pemuda lainnya serta pemilih pemula agar berpartisipasi dalam pembangunan termasuk melalui perannya menentukan pemimpin daerah maupun pemimpin Bangsa melalui Pemilu.

Ia menilai, masalah di kalangan pemuda Indonesia saat ini tak hanya berkutat pada risiko jeratan narkoba maupun godaan korupsi tapi juga permasalahan buta politik.

"Sebenarnya kami mengganti warna Parpol kami dari putih-kuning dan emas-hitam menjadi putih-oranye sebenarnya juga salah satu upaya untuk menarik  anak muda agar mau terlibat aktif dalam politik," terangnya.

Begitu pula pada Parpol lainnya termasuk Parpol yang dikenal menonjolkan kader-kader muda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Meski masih menanti hasil verifikasi faktual oleh KPU untuk bisa menjadi peserta Pemilu Serentak Tahun 2024, namun langkah-langkah untuk makin memperkuat basis pemuda sebagai kader maupun simpatisan terus dilakukan oleh PSI.

Ketua DPW PSI Kalsel, Ananta Agung Junaedy atau yang akrab disapa Edy mengatakan, bukan hanya telah menyusun tapi PSI sudah melaksanakan strategi yang fokus dan berorientasi pada kalangan pemuda dan pemilih pemula.

"Kami bukan hanya menyiapkan tapi sudah melaksanakan strategi itu, tapi detilnya belum bisa kami ungkap ke publik. Yang pasti, strategi tersebut harus bisa mengaspirasi bagaimana pemilih pemula dapat diakomodir keinginannya," ujar Edy.

Ia juga tak menutup mata bahwa Parpol lainnya juga berebut untuk mendapatkan hati pemilih pemula yang diyakininya sebagai golongan pemilih paling dominan pada Pemilu Serentak Tahun 2024.

Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kalsel, Laili Masruri menyebut, salah satu faktor penyebab fenomena antipati generasi muda terhadap politik adalah begitu banyaknya kebohongan-kebohongan yang disamarkan menjadi kebenaran.

"Itu saya rasa yang membuat anak muda berfikir kalau politik itu hal yang tidak penting untuk mereka perjuangkan secara serius," kata Laili.

Ia menyarankan, hal yang dapat dilakukan para pemangku kebijakan salah satunya dengan penyadaran kaum muda melalui pendidikan politik formal.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Aditya Mufti Ariffin Siap Maju di Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan

Ini tak hanya dilakukan kepada para generasi muda yang mengambil jurusan Ilmu Sosial dan Politik saja tapi secara umum dan luas.

Pendidikan politik formal tentu berisi tentang pengetahuan manfaat dan fungsi politik dan bukan soal politik praktis.

"KPU dan Bawaslu sebagai arus utama proses politik juga melibatkan anak muda baik sebagai tim pendukung ataupun buzzer KPU dalam penyadaran politik positif," ujarnya. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)