Raker dengan Dinkes Kalsel, Komisi IV DPRD Kalsel Bahas Program Kerja Tahun Anggaran 2022

“Berdasarkan data tersebut harus ada tindak lanjut agar bisa pemenuhan satu desa satu bidan ini bisa betul-betul kembali seperti semula, bisa terpenuhi yang mungkin jumlahnya lebih dari dua ribu desa.  Ini mudah-mudahan dengan adanya program tersebut, tentu akan menunjang program-program kita seperti penanggulangan stunting, serta masalah kesehatan lain di tengah masyarakat kita,” jelas H. M. Lutfi.

H. M. Lutfi juga membahas mengenai tidak adanya IPAL di Puskemas. Ia menjelaskan bahwa IPAL merupakan salah satu elemen penting yang harus dimiliki Puskesmas.

“Yang menjadi ke khawatiran kami bukan di rumah sakit, melainkan Puskesmas. Puskesmas sekarang ini sudah hampir juga seperti rumah sakit yang ada rawat inap. Artinya ada penanganan medis di sana yang tentu ada limbahnya. Limbah ini kalau tidak betul-betul ditangani, ini akan bisa menjadi sumber penyakit baru, apalagi letak Puskesmas kalau di perkotaan di kelilingi oleh rumah penduduk,” jelasnya.

Berbicara soal kewenangan Puskesmas yang notabenenya merupakan milik kabupaten/kota, politisi Gerindra tersebut langsung menukas bahwa tidak ada batasan untuk pemberian bantuan yang berkaitan dengan masyarakat.

“Memang Puskesmas kewenangan kabupaten/kota, namun tidak menutup diri kita untuk bisa memberikan bantuan, apalagi ini menyangkut kepentingan masyarakat. Jadi tidak ada yang boleh menghalangi kita untuk bisa membantu masyarakat,” tukasnya.(aol/*)