2023, Pemerintah Buka Lowongan CPNS dan PPPK, BKD Kalsel Tunggu Surat Resmi Kemenpan RB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pemerintah pusat memastikan akan membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2023.

Mengenai jumlah dan formasinya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas masih menunggu usulan dari daerah.

Saat dikonfirmasi, Selasa (27/12), Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Selatan M Randi mengatakan pihaknya belum menyusun formasi.

“Kami masih menunggu surat resmi dari Kemenpan-RB,” ujarnya mewakili Kepala BKD Kalsel Dinansyah.

Setelah surat resmi diterima, menurut Randi, akan dilakukan penyusunan formasi sesuai kebutuhan dan kemampuan Pemprov Kalsel.

Ini antara lain berkaitan penggajian PPPK.

Baca juga: Penerimaan CPNS 2023, Simak Formasi Diungkapkan Menpan RB Azwar Anas

Menurut Kasubbid Hukum dan Kesejahteraan ASN Reza, Pemprov Kalsel telah membayar gaji dan tunjangan PPPK yang lulus pada 2022.

Hanya Tunjangan Pertambahan Penghasilan (TPP) yang belum diputuskan.

“TPP masih dibahas bersama tim terkait, untuk selanjutnya diajukan persetujuannya ke Kemendagri,” terangnya.

Sementara untuk memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel merekrut honorer.

“Hari ini terakhir tes wawancara. Jadi belum ada keputusannya,” kata Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Fahrudinoor, Selasa.

Dalam keterangan persnya, Senin (26/12), Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menerangkan pengadaan CPNS dan PPPK 2023 memiliki empat arah kebijakan.

Pertama fokus pada pelayanan dasar yakni guru dan tenaga kesehatan.

Ini juga untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN secara optimal.

Kedua, memberi kesempatan rekrutmen talenta digital dan data scientist secara terukur.

Arah kebijakan ketiga yakni merekrut CPNS secara sangat selektif.

Sementara arah kebijakan keempat adalah mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital.

Saat ini, pemerintah masih menganalisa jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital.

“Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi agar tidak tergerus zaman,” jelas Azwar Anas.

Khusus untuk seleksi CPNS tahun depan, disebutkan prioritas pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan profesi tertentu seperti hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya termasuk talenta digital.

Sementara itu, untuk PPPK akan difokuskan pada pemenuhan tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya.

Menteri Anas meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing.

“Berdasarkan usulan kebutuhan dari kementerian, lembaga dan pemda akan ditetapkan formasi dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN,” jelasnya.

Lebih lanjut, Anas menyampaikan rekrutmen CASN 2023 juga mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran.

Saat ini diketahui semua daerah hingga tingkat kementerian tengah membuka pendaftaran tenaga PPPK teknis.

Pemprov Kalsel juga membuka 194 formasi untuk tenaga teknis.

Sedangkan seleksi tenaga kesehatan PPPK sudah digelar hingga 20 Desember 2022. (BPost Cetak)