Ekonomi dan Bisnis

Menjelang Pembatasan LPG 3 Kg, Pengamat Ekonomi dari ULM Kalsel Menilai Pemerintah Ingin Berhemat

Menurut dosen FEB ULM, Syahrial Shadiq, dengan membatasi penjualan LPG 3 kg, pemerintah dapat kendalikan konsumsi agar sejalan dengan pasokan.

Penulis: Salmah | Editor: Alpri Widianjono
ISTIMEWA
Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, Syahrial Shadiq. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemerintah membatasi penjualan elpiji tiga kilogram karena konsumsinya terus meningkat.

Menurut dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lambung Mangkurat ( FEB ULM ) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), yakni Syahrial Shadiq, meningkatnya permintaan yang sulit dipenuhi, dapat mengakibatkan kelangkaan pasokan.

"Dengan membatasi penjualan, pemerintah dapat mengendalikan konsumsi agar sejalan dengan ketersediaan pasokan," ulasnya, Sabtu (17/6/2023).

Tujuan kedua dari pembatasan pembelian elpiji adalah agar subsidi menjadi efektif. Dengan membatasi penjualan, pemerintah dapat memastikan subsidi tepat sasaran.

Dengan pembatasan, pemerintah juga dapat melakukan pengawasan dengan lebih baik.

Baca juga: Menjelang Pembatasan Elpiji Tiga Kilogram, Pertamina Pendataan di Balangan dan Tapin

Baca juga: Haji 2023, Kepala Kemenag Kalsel Tambrin Minta Jemaah Luruskan Niat dan Kuatkan Tekad

Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan seperti penjualan ilegal atau penggunaan komersial yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Implementasi kebijakan elpiji tiga kilogram selama ini memiliki kekurangan dan kelebihan.

"Kekurangannya adalah pasokan tidak memadai. Sulitnya mendapatkan gas melon terutama di daerah-daerah terpencil," katanya dengan nada mengingatkan para pemangku kekebijakan di Kalsel.

Kekurangan lainnya, penyalahgunaan dan perdagangan ilegal.

Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan penggunaan dan memastikan subsidi tepat sasaran, masih ada praktik penyalahgunaan dan perdagangan ilegal.

Baca juga: Dewan Masjid Islam Kalsel dan Forum Puspa Selenggarakan Seminar tentang Khitan pada Perempuan

Baca juga: Terduga Bandar Sabu Tewas Ditembak di Jaro, Polres Tabalong: Serang Polisi Pakai Katana

Beberapa kasus meliputi penjualan gas subsidi ke pasar gelap dengan harga yang lebih tinggi atau penggunaan komersial yang tidak sesuai.

Kesulitan pendataan dan pengawasan terhadap penggunaan elpiji tiga kilogram dapat menjadi tantangan bagi pemerintah. Mendaftarkan semua pengguna dan memastikan distribusi yang tepat membutuhkan sistem administrasi yang efektif.

Kurangnya infrastruktur dan keterbatasan sumber daya juga dapat mempengaruhi efektivitas pendataan dan pengawasan.

Adapun kelebihan dari pembatasan pembelian elpiji, subsidi yang tepat sasaran. Salah satu kelebihan implementasi kebijakan ini adalah memastikan subsidi elpiji 3 kilogram diberikan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

"Dengan adanya sistem pendataan, subsidi dapat dialokasikan dengan lebih efisien dan membantu masyarakat dengan pengeluaran energi rumah tangga yang lebih terjangkau," tandas Syahrial Shadiq.

Memastikan ketepatan sasaran penyaluran LPG 3 kg bersubsidi, Pertamina Patra Niaga di Regional Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan (Kalsel), akan melakukan pencocokan data sekaligus melakukan uji coba transaksi menggunakan tanda pengenal (KTP) yang nantinya disambungkan dengan program subsidi
Memastikan ketepatan sasaran penyaluran LPG 3 kg bersubsidi, Pertamina Patra Niaga di Regional Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan (Kalsel), akan melakukan pencocokan data sekaligus melakukan uji coba transaksi menggunakan tanda pengenal (KTP) yang nantinya disambungkan dengan program subsidi (PERTAMINA)
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved