Pemilu 2024
Menjelang Pemilu 2024 - Komisioner Takkan Bisa Bekerja, Bawaslu Khawatir Kehilangan 7.000 Honorer
Wacana tenaga honorer dihapuskan pemerintah dikhawatirkan berdampak pada kinerja Bawaslu menjelang Pemilu 2024 karena memiliki 7.000 tenaga honorer.
Penulis: Eka Pertiwi | Editor: Alpri Widianjono
lihat foto
Sedangkan Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Hasnan Fauzan, mengatakan, pihaknya hanya memiliki delapan staf yang semuanya honorer.
Tenaga berstatus PNS ada dua orang, sebutnya, yaitu Pjs Koordinator Sekretariat dan Bendahara. Keduanya berasal Sekretariat Bawaslu Kalsel.
“Tugas mereka selain memfasilitasi komisioner, juga membantu pengawasan, administrasi, mengelola keuangan dan lainnya,” kata Hasnan.
Saat ini tenaga honorer juga digunakan untuk pengawasan terhadap penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan verifikasi berkas administrasi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Setiap tahapan kami lakukan pengawasan. Kami perlu bantuan tenaga sekretariat karena tak mungkin kami bekerja bertiga,” katanya. Bawaslu HSS hanya punya tiga komisioner.
Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru, Mohamad Erfan, mengatakan honorer di tempatnya sebanyak 17 orang. Mereka membantu komisioner melakukan pengawasan dan hal-hal teknis.
"Kalau ada PPKK yang menggantikan posisi mereka sebagai staf teknis tidak masalah. Yang penting ada yang membantu tugas administratif Bawaslu," terangnya.
Seorang honorer Bawaslu Kotabaru Riswan Haris mengaku mengetahui rencana penghapusan honorer. Honorer yang bekerja sejak 2019 ini pun mengaku pasrah.
Dalam keseharian, Riswan bertugas di Divisi Sumber Daya Manusia (SDM). Dia mengerjakan tugas seperti mengurus keuangan dan perbendaharaan kantor.
Adapun Ketua KPU Kabupaten Kotabaru Zainal Abidin mengatakan pihaknya memilik 11 honorer yang terdiri atas administrasi, sopir, keamanan dan pramubakti.
Baca juga: 22 Sekolah di Banjarmasin Masih Kurang Pendaftar, Disdik Buka Pendaftaran Secara Offline
Baca juga: Jelang PPDB Online 3 Juni, SMAN 1 Karangintan Gandeng Telkom Siapkan Aplikasi
Sesuai regulasi penyelenggaraan Pemilu 2024, KPU membuka lowongan PPPK. Honorer di KPU pun diberi kesempatan mengikuti seleksi PPPK. "Jadi masuk penjaringan untuk mengikuti seleksi PPPK," ujarnya.
(Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi/Hanani/Helriansyah)
| Dinilai Langgar Kode Etik, DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras ke Tiga Komisioner Bawaslu Kalsel |
|
|---|
| Gugatan Ditolak MK, Begini Respons Sekretaris DPD PDIP Kalsel |
|
|---|
| MK Tolak Gugatan PDIP dan Demokrat Soal Pemilu di Kalsel, Sudian dan Khairul Tetap ke Senayan |
|
|---|
| Pasca Putusan MK, Begini Strategi Divisi Teknis Penyelenggara KPU Batola Tatap Pilkada Serentak |
|
|---|
| Ini Komposisi Anggota DPR RI 2024-2029 dari Kalsel Pascaputusan MK atas Gugatan PDIP dan Demokrat |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.