Daftar Formasi Jalur Khusus yang Diprioritaskan Seleksi PPPK/CPNS 2023, Rekrutmen September Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Cek daftar formasi jalur khusus yang diprioritaskan seleksi PPPK/CPNS 2023 yang rencannya untuk rekrutmen dibuka September mendatang.

Informasinya SSCASN.BKN.GO.ID 2023 akan dibuka pada bulan September 2023 mendatang.

SSCASN.BKN.GO.ID 2023 adalah portal resmi yang akan digunakan dalam rekrutmen CPNS 2023 dan PPPK pada bulan September 2023 mendatang.

Sebagai informasi, penerimaan CPNS dan PPPK 2023 mendatang juga menyediakan kuota untuk tenaga dosen.

Baca juga: Sumber Asal Pencucian Uang Panji Gumilang Hingga Rp 16 Triliuan, Mahfud MD: Ada 295 Bidang Tanah

Baca juga: Pengakuan Nathalie Viral, Maia Estianty: Marah ke Tuhan Langsung Buka Hijab

Sebagaimana diungkapkan Menpan RB Abdullah Azwar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/6/2023), sedianya kebutuhan nasional untuk ASN di 2023 berjumlah 1.030.751 formasi.

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Rinciannya, formasi CPNS 2023 untuk dosen berjumlah 15.858.

Sedangkan CPNS 2023 untuk tenaga teknis lainnya berjumlah 18.595 formasi.

Selanjutnya posisi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dosen sebanyak 6.742.

"PPPK tenaga guru ada 12.000. PPPK tenaga kesehatan 12.719. PPPK tenaga teknis lainnya 15.205. Ini untuk pusat ya," tutur Anas dikutip Kompas.com.

"Sementara untuk tenaga daerah ya, PPPK guru sebanyak 580.202. PPPK tenaga kesehatan sebanyak 327.542 dan PPPK tenaga teknis lainnya 35.000," ungkapnya.

Dalam penerimaan CPNS dan PPPK nanti, ada pula posisi alokasi PNS dari lulusan sekolah kedinasan berjumlah 6.259 sehingga total berjumlah 1.030.751.

Baca juga: Viral Aksi Kuli Panggul di Pelabuhan Gresik Angkut Tandon Melewati Jembatan Setapak, Bak Gatot Kaca

Anas mengatakan, jumlah formasi di atas masih akan dikaji kembali. Sebab hingga saat ini masih ada beberapa instansi yang belum mengirimkan usulan formasi CPNS 2023.

"Ini (jumlah) sementara setelah kita koordinasi di luar yang beberapa instansi pemerintah daerah dan pusat yang kemarin sampai deadline akhir tidak mengusulkan.

Tapi nanti akan kami kaji lagi," tambahnya.