Kajari HST Jadi Pembicara dalam Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa se-Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah (HST), Faizal Banu, mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, Dr Mukri, menjadi narasumber dalam kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Tahun 2023.

Workshop ini diselenggarakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel dengan mengusung tema "Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa yang Berkelanjutan."

Acara ini berlangsung saat Senin (24/7/2023) di Pendopo Bupati HSS. Dan, Kajari HST, Faizal Banu, sebagai salah satu narasumber memberikan wawasan dan pandangan hukum terkait pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan berkelanjutan.

Saat diwawancara Banjarmasinpost.co.id, Selasa, (25/7), Faizal Banu, mengatakan, workshop itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa guna mencapai peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan di seluruh kabupaten se-Kalsel.

"Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa ini diharapkan dapat menjadi ajang kolaborasi antara instansi terkait dan para pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi-solusi inovatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa," jelasnya.

Partisipasi dari berbagai pihak, lanjut Faizal, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun ekonomi desa yang lebih inklusif dan berdaya saing.

"Dengan pengalaman dari para nara sumber yang lain seperti BPKP Pusat, Pemprov, DPD RI, diharapkan workshop ini dapat memberikan arah yang tepat bagi pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berdampak nyata bagi pembangunan desa yang berkelanjutan di semua Kabupaten," lanjutnya.

Ia mengatakan melalui kolaborasi dan sinergi antara kejaksaan, pemerintah daerah, dan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, diharapkan masalah-masalah terkait pengelolaan keuangan desa dapat teridentifikasi dengan baik dan solusi yang tepat dapat segera diimplementasikan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

"Salah satu bentuk kegiatannya dalam program jaga desa melalui rumah Restoratif Justice yang sudah terbentuk ditingkat desa sebagai media konsultatif yang efektif," jelasnya. (AOL/*)