Cegah Potensi Penyimpangan Dana Desa, Kejari Tala Intens Jalankan Program Jaga Desa

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Penggunaan Dana Desa (DD) hingga kini masih kerap terjadi penyimpangan di negeri ini. Akibatnya, sejumlah kepala desa atau aparatur desa harus berurusan dengan hukum.

Hal tersebut menjadi atensi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel). 

Mereka pun turun ke lapangan guna melakukan pembinaan pengelolan keuangan desa.

Melalui kegiatan yang dinamai Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) tersebut, pihak Kejari Tala melakukan roadshow hingga ke kecamatan-kecamatan untuk melaksanakan Workshop Pengelolaan Keuangan Desa.

Kegiatan itu mulai mereka laksanakan pada 30 September 2024 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Pelaihari. Lalu, pada Selasa di Kecamatan Tambang Ulang, Rabu bertempat di Aula Kantor Kecamatan Jorong. Kamis (3/10/2024) hari ini dijadwalkan di wilayah pesisir.

Pada kegiatan tersebut hadir camat, para kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, dan kaur umum pemerintah desa di wilayah kecamatan masing-masing.

Pada kegiatan perdana di Kantor Kecamatan Pelaihari, Kepala Sub Ekonomi Keuangan Kejari Tala Fredi Wahyu Putra Adhyaksa SH menjadi narasumber.

Materi yang disampaikan terkait peran Kejaksaan dalam mengawal Dana Desa (DD). Diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas publik di bidang tata kelola dana desa oleh pemerintah daerah dan jajarannya.

Melalui Program Jaga Desa pihak kejaksaan berupaya dapat meminimalkan kemungkinan penyimpangan dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

Selain penguatan pemerintahan desa, Fredi juga mengingatkan dan menegaskan terkait netralitas kepala desa serta perangkat desa.

Hal itu mengingat sekarang telah memasuki masa pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Tanah Laut.

Kepala Kejari Tala Munandar SH MH melalui Kepala Seksi Intelijen Radityo Wisnu Aji SH MH menerangkan kegiatan tersebut terselenggara karena adanya kepedulian Kejari Tala sebagai penegak hukum kepada para perangkat desa. 

"Terutama kepada jajaran kepala desa agar terhindar dari penyalahgunaan dana desa ataupun pidana lainnya," tandasnya. 

Workshop Pengelolan Keuangan Desa tersebut dijadwalkan menjamah seluruh kecamatan. Pertengahan bulan nanti rampung.  (AOL)