Tekan Risiko Hukum, Kejari Batola Beri Pendampingan Hukum BUMDes Pengelolaan Kebun Sawit Plasma

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Kejari Kabupaten Barito Kuala (Batola) melaksanakan nota kesepahaman dengan Pemerintah Desa Karya Jadi, Kecamatan Tabukan dan Pemerintah Desa Karya Baru, Kecamatan Berambai. 

Penandatanganan nota kesepahaman ini berlangsung di Aula Kantor Kejari Batola, Senin (16/10/2023). 

Hadir dalam nota kesepahaman, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batola, H Suwartono Susanto, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perwakilan PT Agri Bumi Sentosa (ABS), Camat Tabukan, Camat Berambai dan Kepala Desa Kolam Kanan, Endang Sudrajat. 

Usai nota kesepahaman ditandatangani Kepala Desa Karya Jadi, Hanafi, Kepala Desa Karya Baru, Sugiono dengan Kajari Batola, Eben Neser Silalahi, kemudian dilanjutkan dengan penandatangan kontrak operasional dari Ketua KUD Jaya Utama, Nahdi dengan Direktur BUMDes Desa Karya Jadi dan BUMDes Desa Karya Baru. 

Kajari Batola, Eben Neser Silalahi mengatakan, tujuan penandatangan nota kesepahaman dengan Pemerintah Desa untuk mengurangi risiko hukum pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Dalam kesempatan itu, Eben Neser Silalahi menyebutkan, satu tahun sebelumnya juga dilakukan hal serupa dengan Kepala Desa Kolam Kanan, Kecamatan Wanaraya, Endang Sudrajat. 

"Sudah ada tiga nota kesepahaman yang dilakukan Pemerintah Desa dengan Kejari Batola," ungkap Eben Neser Silalahi. 

Lelaki yang akrab disapa Silalahi itu mengatakan, pendamping hukum bertujuan mengurangi resiko hukum perdata maupun pidana Pemerintah Desa dan BUMDes. 

"Adanya nota kesepahaman akan mengecilkan resiko hukum baik di BUMDes maupun di koperasi sehingga tujuan untuk mendapatkan pendapatan desa lebih terarah dan lebih baik," ujar lelaki yang akrab disapa pak Silalahi. 

Ketua KUD Jaya Utama, Nahdi mengatakan kontrak kerjasama KUD Jaya Utama dengan BUMDes untuk pengelolaan secara bersama perkebunan plasma sebagai mitra PT Agri Bumi Sentosa (ABS) sesuai instruksi Presiden. 

Kepala Desa Karya Baru, Sugiono mengaku senang adanya pendamping hukum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Kuala. 

"Ini sesungguhnya memudahkan BUMDes bekerjasama dengan KUD maupun perusahaan perkebunan plasma sawit. 

Selain itu, pendapatan BUMDes akan meningkat pendapatan asli desa karena seusai perjanjian 40 persen untuk PAD selebihnya BUMDes," katanya. 

Sementara, Kepala Desa Kolam Kanan, Endang Sudrajat mengatakan BUMDes Adil Sejahtera adalah pioner dalam bekerjasama dengan KUD Jaya Utama. 

"Kami berharap Dinas PMD dan Pemkab Batola untuk memberikan pelatihan yang masif karena pengelola BUMDes di Kabupaten Barito Kuala masih virgin," katanya.(Banjarmasinpost.co.id/Mukhtar wahid)