Alasan Megawati Pilih Mahfud MD Jadi Cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Jelaskan Satu Hal

BANJARMASINPOST.CO.ID - Teka-teki sosok bakal calon presiden (bacawapres) yang mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 terjawab sudah, ialah Mahfud MD.

Terkuak alasan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri atas terpilihnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam, Mahfud MD sebagai bacawapres Ganjar.

"Cawapres yang dipilih oleh PDIP, yang akan mendampingi Bapak Ganjar adalah Bapak Prof. Dr. Mahfud MD," kata Megawati dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Megawati mengatakan keputusan tersebut diambil semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara.

Menurutnya, Menkopolhukam itu baginya merupakan bukanlah sosok yang asing.

Baca juga: Fakta Sosok Mahfud MD Resmi Cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024: Profil, Jejak, Harta Kekayaan

"Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing," ujarnya.

Konferensi pers ini dihadiri langsung oleh Mahfud MD. Dia tampak mengenakan batik hijau dan berpeci hitam.

Hadir juga, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.

Selain ketua umum, Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai politik (parpol) pendukung juga hadir dalam konferensi pers ini.

Mereka di antaranya, Sekjen PDIP Hasto, Sekjen PPP Arwani Thomafi, Sekjen Hanura Kodrat Shah, dan Sekjen Perindo Ahmad Rofiq.

Hadir pula Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden, Arsjad Rasjid bersama Wakil Ketua TPN, Andika Perkasa, Benny Rhamdani, dan beberapa lainnya.

Profil dan Perjalanan Karir Mahfud MD

Nama lengkap Mahfud MD adalah Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P.

Mahfud MD adalah seorang akademisi, hakim, dan politisi berkebangsaan Indonesia yang menjabat Menkopolhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) di pemerintahan Joko Widodo saat ini.

Mahfud MD berasal dari Sampang, Madura yang kemudian tumbuh menjadi seorang ahli hukum Tata Negara di Indonesia.