Rencana Uji Publik Para Capres oleh PP Muhammadiyah Disambut Baik Anies Baswedan

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Rencana uji publik yang akan dilakukan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah kepada para capres disambut baik oleh Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan.

Menurut Anies, uji publik harus dilakukan untuk melihat program yang akan dijalankan para capres ke depan.

"Kami menyambut, kami terima kasih, dan menurut saya memang harus begitu. Kita menyambut baik. Perhatikan dua hal (dalam uji publik), satu tentang apa yang mau dikerjakan, kedua apa yang sudah dikerjakan. Karena dua-duanya tak kalah penting," kata Anies saat ditemui di Rakornas LDII, Jakarta Timur, Kamis (9/11/2023).

Diungkapkan Anies, dirinya selalu siap diuji publik terkait visi misi dan program yang akan dibawa jika terpilih jadi presiden.

"Udah selama ini keliling kan udah uji publik terus. Di-doorstop terus tiap waktu, itu kan uji publik. Bener gak," imbuhnya.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah merencanakan uji publik dan dialog terbuka kepada tiga capres dan pasangan calon wakil presidennya (cawapres) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, uji publik untuk ketiga paslon ini adalah kesepakatan rapat Pleno PP Muhammadiyah untuk merespons permintaan pertemuan para paslon dengan petinggi PP Muhammadiyah.

"Kemarin di Pleno PP Muhammadiyah sudah disepakati akan menyelenggarakan semacam mungkin uji publik gitu ya, atau bentuknya nanti dialog begitu dengan masing-masing capres cawapres di Kampus Muhammadiyah," ujar Mu'ti saat ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Kamis (2/11/2023).

Ia menjelaskan, pelaksanaan uji publik ini nantinya akan dilakukan secara terpisah di tiga kampus Muhammadiyah.

Dalam uji publik tersebut, tiga paslon akan diuji program yang dijanjikan dalam visi-misi yang mereka serahkan saat pendaftaran ke KPU-RI.

"Tapi pelaksanaannya kita pisah, jadi ada Kampus A nanti khusus untuk calon A, Kampus B untuk calon B, kampus C untuk calon C," imbuhnya.

Mu'ti mengatakan, pelaksanaan uji publik tersebut akan dilakukan sebelum masa kampanye dimulai pada 28 November 2023.