Serahkan DIPA dan TKD, Ini Pesan Gubernur Kalsel untuk Bupati dan Wali Kota

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan diingatkan agar segera melakukan langkah optimalisasi penyerapan anggaran 2024.

Pesan itu disampaikan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 ke pemda 13 kabupaten/kota, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Jumat (1/12/2023).

“Harapanya anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat waktu sesuai tugas pokok dan fungsi kita masing-masing,” pesan Gubernur.

DIPA 2024 yang diserahkan kepada kementerian/lembaga dan kabupaten/kota se-Kalsel sebesar Rp 37,78 triliun atau naik Rp 6,4 triliun, jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Sahbirin, penyerahan DIPA K/L dan daftar alokasi TKDD sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif pada 2024.

“Bahkan, secara khusus Presiden juga menyampaikan pesan ke kepala daerah untuk serius memerhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detail dari waktu ke waktu, penurunan stunting serta mempercepat realisasi belanja,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Syafriadi memaparkan perkembangan APBN 2022 s/d 30 Nopember 2023.

Syafriadi mengatakan meskipun menghadapi situasi global saat ini, Pertumbuhan ekonomi di Kalsel triwulan III-2023 masih menujukkan pertumbuhan sebesar 5,57 Persen (year on year).

“Di tengah gejolak ekonomi global, instabilitas geo politik, inflasi, dan kenaikan suku bunga, tekanan arus modal, serta el nino yang kalau dilihat dilapangan Pertumbuhan ekonomi di Kalsel triwulan III-2023 masih tetap menujukkan pertumbuhan,” sebutnya.

Realisasi APBN di Kalsel sampai dengan 30 November 2023 untuk pendapatan negara telah mencapai 106 Persen atau Rp 19,83 triliun dari pagu.

“Pendapatan untuk tahun ini sudah lebih dari target. Kantor Pajak Beacukai serta seluruh lini yang ada di Kalsel sudah memberikan dukungan kepada kita,” jelasnya.

Untuk belanja negara sampai dengan 30 November 2023 Kalsel ada di angka 28,86 Triliun atau 89,17 persen. Terdiri dari belanja kementerian lembaga yang ada sebesar 82 persen smeentara dari BKD 91,52 persen yang didominasi oleh BPBH, dengan yang tertinggi ada di Kabupaten Balangan.

Secara rinci, DIPA yang diserahkan yakni untuk Kepolisian Negara RI dengan total pagu (Rp1,27 triliun), Kementerian Agama dengan total pagu (Rp1,56 triliun), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan total pagu (Rp974,28 miliar), Komisi Pemilihan Umum dengan total pagu (Rp436,32 miliar), Kementerian Hukum dan HAM dengan total pagu (Rp258,46 miliar), dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN dengan total pagu (Rp134,02 miliar).

Badan Pusat Statistik dengan total pagu (Rp103,47 miliar), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan total pagu (Rp89,64 miliar), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan total pagu (Rp26,71 miliar), Badan Pemeriksa Keuangan dengan total pagu (Rp24,49 miliar), Televisi Republik Indonesia dengan total pagu (Rp22,49 miliar), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan total pagu (Rp15,95 miliar), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan total pagu (Rp10,20 miliar), dan Satker Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan total pagu (Rp149,45 miliar).

Adapun rincian TKD yang diserahkan, untuk Pemprov Kalsel sebesar Rp 5,08 triliun, Pemkot Banjarbaru sebesar Rp 971,43 miliar, dan Kabupaten Balangan Rp 2,93 triliun.

Selanjutnya, Kabupaten Tapin dijatah Rp 1,60 triliun, Kabupaten HSS Rp 1,43 triliun, Kotabaru sebanyak Rp 2,42 triliun, Barito Kuala Rp 1,41 triliun, HSU mencapai Rp 1,33 triliun, dan Kota Banjarmasin Rp 1,39 triliun.