Anies Baswedan Bilang Alpukat Hasil Pertanian di Lampung Perlu Pengelolaan Khusus

BANJARMASINPOST.CO.ID, LAMPUNG - Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan, melakoni sejumlah agenda di Provinsi Lampung pada Minggu (14/1/2024). Di antaranya secara simbolis mengukuhkan delapan perwakilan saksi dari partai pengusung dan relawan.

Mereka perwakilan dari PKS, PKB, Partai Nasdem, Partai Ummat, Bakorsi (Badan Koordinasi Saksi), R.A.S (Relawan AMIN Sumatra) dan generasi Z.

Selain itu, capres yang diusung Koalisi Perubahan tersebut berdiskusi dan menggelar Rembuk Bersama Gabungan Kelompok Tani di Lampung.

Pada kesempatan itu, Anies menjelaskan tentang prioritas penanganan problem pangan dengan cara membentuk tim khusus yang yang akan mengurus tata niaga pangan.

“Persoalan pangan adalah prioritas utama yang kami ingin selesaikan. Dalam 100 hari pertama, kami akan membentuk tim khusus untuk mengubah tata niaga, memastikan bahwa kebutuhan pokok dan komoditas-komoditas utama terjadi perubahan, khususnya pada aspek harga,” papar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

“Lampung adalah salah satu sentra produksi pertanian negara kita. Begitu banyak komoditas pertanian dihasilkan dari Lampung,” imbuhnya.

Ketika berdialog dengan para petani, mereka menyampaikan aspirasi-aspirasi persoalan mendasar, terutama ketersediaan pupuk.

“Satu adalah persoalan pupuk, juga kami temukan di tempat-tempat yang lain. Kedua, adalah menyambungkan ke pasar-pasar untuk hasil produksi mereka,” ucap Anies.

Selain itu, Anies menyebut sebagian petani di Lampung ini produksinya khas, misalnya alpukat.
Menurut dia hal itu perlu pengelolaan khusus dan tata niaga yang baik pula.

"Supaya produk-produk mereka bisa menjangkau, kalau alpukat tadi malah menginginkan bisa menjangkau pasar dunia, karena produk mereka memiliki kualitas yang cukup baik," tutur mantan Menteri Pendidikan itu.

Lebih jauh, Anies juga menyoroti produk pertanian organik. "Ini adalah pasar yang makin hari makin besar. Tetapi belum ada pembinaan yang serius. Insya Allah itu nanti menjadi bagian dari usaha kita, bahan menyusun kebijakan. Contract farming atau kontrak pembelian hasil pertanian menjadi salah satu solusi. Dengan cara seperti itu maka ada stabilitas harga," pungkas dia. (banjarmasinpost.co.id/Tribunnews.com)