Profil Mentereng Tiga Dosen di Film Dirty Vote, Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, Feri Amsari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, jagat dunia maya dihebohkan dengan film dokumenter berjudul Dirty Vote.

Film dokumenter yang mengupas perihal dugaan adanya kecurangan selama persiapan pemilu 2024 ini dibawakan oleh tiga ahli hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

Secara tajam, ketiganya menjabarkan sejumlah fakta dan bukti-bukti dugaan adanya penyelewengan perundang-undangan.

Sontak kemunculan film yang diluncurkan pada masa tenang pemilu Minggu (11/2/2024) itu pun menjadi bahan perbincangan di berbagai media sosial.

Lantas siapakah ketiga penggagas film dokumenter Dirty Vote yang hingga Senin (12/2/2024) masih trending di media sosial X.

Zainal Arifin Mochtar merupakan seorang pria kelahiran Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel), pada 8 Desember 1978 itu kini bekerja sebagai dosen hukum tata negara di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Baca juga: Dandhy Laksono Otak dari Film Dirty Vote, Terus Berani Meski Pernah Ditangkap Polisi, TKN Bereaksi

Baca juga: Geger Film Dirty Vote di YouTube, Link Nonton di Sini, Spoiler & Jejak Dandhy Laksono sang Sutradara

Zainal pernah menjabat sebagai Direktur Pukat UGM dan meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum UGM pada 2003.

Hingga kini Zainal aktif dalam kegiatan anti-korupsi melalui lembaga Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM.

Selanjutnya, Zainal Arifin Mochtar melanjutkan studi magister hukum di Northwestern University, Amerika Serikat, pada 2006 dan kembali menempuh pendidikan di UGM untuk mendapat gelar doktor pada 2012.

Selain bergiat di PUKAT UGM, ia juga menjadi anggota Tim Task Force Penyusunan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 2007. Selanjutnya menjadi anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2015 hingga 2017, anggota Komisaris PT Pertamina EP dari 2016 hingga 2019.

Pada 2022 ia ditunjuk sebagai Anggota Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Selanjutnya pada 2023, mendapatkan penunjukan sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan untuk periode 2023 hingga 2026.

Bivitri Susanti lahir pada 5 Oktober 1974, yang berarti saat ini ia berusia 50 tahun.

Perempuan yang akarab disapa Bibip ini merupakan lulusan Sarjana Hukum Universitas Indonesia (UI) tahun 1999.

Setahun sebelum lulus dari UI, Bivitri bersama beberapa senior dan rekannya mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Dikutip dari situs Bung Hatta Award, Bivitri lantas melanjutkan studinya di University of Warwick di Inggris dan lulus pada 2002.

Dari Warwick, Bivitri menempuh pendidikan doktoral di University of Washington School of Law, AS.

Selama ini, Bivitri dikenal sebagai dosen, aktivis, dan juga pakar hukum tata negara.

Ia juga dikenal aktif dalam kegiatan pembaruan hukum lewat perumusan konsep dan langkah-langkah konkrit pembaruan, serta dalam mempengaruhi langsung penentu kebijakan.

Bivitri pernah tergabung dalam Koalisi Konstitusi Baru (1999-2002), penulisan Cetak Biru Pembaruan Peradilan, Tenaga Ahli untuk Tim Pembaruan Kejaksaan (2005-2007), Tenaga Ahli untuk Dewan Perwakilan Daerah (2007-2009), hingga advokasi berbagai undang-undang.

Saat ini, ia tercatat sebagai pengajar tetap di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, dikutip dari situs resmi PSHK.

Atas dedikasinya di bidang hukum tata negara, Bivitri meraih Anugerah Konstitusi M Yamin dari Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) sebagai Pemikir Muda Hukum Tata Negara pada 2018.

Feri Amsari adalah pria kelahiran Padang, Sumatra Barat (Sumbar), pada 2 Oktober 1980. Ia merupakan lulusan S1 dan S2 Hukum Universitas Andalas (Unand).Tak hanya itu, ia juga merupakan lulusan William & Mary Law School, AS.

Saat ini, Feri tercatat sebagai dosen FH Unand.

Dikutip dari situs resmi Unand, ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) FH Unand.

Feri diketahui sudah bergabung dengan Pusako sejak Desember 2004.

Sebagai pakar hukum tata negara, Feri aktif menulis di berbagai media cetak lokal maupun nasional. seperti Kompas, Kotan Tempo, Media Indonesia, Padang Ekspress, Singgalang, dan Haluan.

Diketahui, film Dirty Vote besutan Dandhy Laksono tayang perdana pada Minggu (11/2/2024).

(Banjarmasinpost.co.id/Danti Ayu)