Saksi Paslon Presiden 1 dan 3 di Tolak Tanda Tangan, KPU Batola Buka Suara

BANJARMASINPOST.CO.ID MARABAHAN - Sejumlah Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota kemarin menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024. Dengan penjagaan ketat aparat keamanan TNI/Polri, rapat pleno berlangsung tertib.

Tercatat sejumlah daerah yang sudah menyelesaikan pleno, yaitu Tapin, Balangan, Hulu Sungai Selatan dan Kotabaru.

Adapun dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 di Aula Selidah, Marabahan, Baritokuala (Batola) yang berlangsung dengan agenda penetapan suara, tak berlangsung mulus, Sabtu (2/3).

Dalam penetapan perolehan suara Pasangan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), saksi PPWP nomor 1, Madya Martana dan saksi PPWP nomor urut 3 Basrin, menolak menandatangani data rincian perolehan suara. “Kami menolak tanda tangan,” ujar Madya Martana yang mengaku sesuai arahan dari pusat.

Begitu juga Basrin, saksi paslon nomor urut 3. Dia menolak karena melaksanakan instruksi di pusat.

Kendati saksi PPWP nomor urut 1 dan saksi paslon 3 menolak, Ketua KPU Batola Rusdiansyah menegaskan bahwa hal itu tak memengaruhi hasil rekapitulasi dan tetap menyampaikan berkas hasil rekapitulasi kepada masing-masing saksi PPWP.

Baca juga: Melihat Peluang Dinasti Politik Sejumlah Pejabat di Kalsel pada Pemilu 2024

Baca juga: Gandeng Denny Indrayana, Caleg Demokrat Laporkan Dugaan Penggelembungan Suara ke Bawaslu Banjar

Selain Batola, untuk pleno, kemarin berlangsung di Tanahbumbu, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Tanahlaut dan Banjarbaru.

Untuk di Banjarbaru hingga berita ini diturunkan telah selesai untuk rekapitulasi Presiden, DPR RI dan DPD. “Kami sepakati yang DPD dan kita lanjut ke hasil C Hasil DPRD Kalsel,

“jelas Ketua KPU Banjarbaru, Rozy Maulana yang pimpin rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kota Banjarbaru Pemilu 2024 di Grand Qin Hotel.

Dan untuk rekapitulasi PPWP, saksi paslon nomor urut 1 juga tidak hadir. Sehingga tidak ada tandatangan di berkas acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024.

Dalam pleno kemarin juga sempat diwarnai skors, karena ada sanggahan dari Bawaslu soal ketidaksesuaian daftar pemilih tetap (DPT), terutama di TPS Khusus Lapas Banjarbaru.

“Kami tadi sudah menemui kesepakatan dengan Bawaslu bahwa ketidakcocokan ini karena TPS Khusus Lapas dimasukkan di DPT Tetap, namun ini tidak mengubah hasil. Jadi forum rapat akan dilanjutkan dan skors dicabut dan dilanjut,” kata dia.

Dan untuk hari ini rencananya akan digelar pleno rekapitulasi di Kabupaten Banjar, Tabalong dan Banjarmasin.

Ketua KPU Kabupaten Banjar Muhammad Noor Arifin meminta kepada peserta dan juga pihak keamanan mendukung dan menjaga situasi dan kondisi saat rapat Pleno penghitungan suara berjalan dengan lancar dan aman. “Terkait teknis dan taktis kami meminta kegiatan tetap pada jalur tertib dan harus melalui prosedur sehingga pelaksanaan akan lebih baik dan lancar,” ujarnya. (tar/lis)