DPP Demokrat Keluarkan Rekomendasi 7 Nama untuk Calon Gubernur di 7 Provinsi, Tak Ada Nama Ibnu Sina

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - DPP Demokrat telah mengeluarkan rekomendasi 7 Nama untuk calon gubernur di 7 Provinsi.

Namun dari rekomendasi itu tak ada nama Ibnu Sina yang sekarang menjabat sebagai wali kota Banjarmasin.

Partai Demokrat menyatakan, saat ini sudah mulai mempersiapkan beberapa kader utamanya untuk berlaga di kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak November 2024 mendatang.

Total ada 7 nama untuk 7 daerah yang maju dalam Pilgub. Yakni Provinsi Kalimantan Utara yakni Yansen Tipa Padan, Provinsi Kalimantan Tengah yakni Nadalsyah, Provinsi Sulawesi Tengah yakni Anwar Hafid, Provinsi Sulawesi Barat yakni Suhardi Duka, Provinsi Sulawesi Utara yakni Elly Engelbert Lasut, Provinsi Papua Barat Daya yakni Abdul Faris Umliati, dan Provinsi Riau yakni M. Nasir.

Baca juga: Warga Desa Kandanganlama Tala Ngaku Kebun Karetnya Didozer SSJ Sepihak, Segini Kerugian Materinya

Baca juga: Terima Laporan Warga, Animal Rescue Damkar Tapin Amankan Seekor Biawak Nyasar

Tidak ada nama Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Selatan, Ibnu Sina dari tujuh nama yang diusung oleh Demokrat untuk maju kepala daerah.

Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Selatan, Ibnu Sina usai pelaksanaan manasik haji di Ballroom Hotel Nasa Banjarmasin, Kamis (18/4/2024) mengatakan, tiap ketua partai di daerah akan melaporkan peta politik masing-masing daerah.

Pihaknya juga nanti akan melaporkan peta dan analisa politik. Bahkan dalam waktu dekat, ia meminta Bapilu di Kalimantan Selatan untuk melampirkan situasi politik di daerah di Kalimantan Selatan.

"Nanti akan ada nama-nama yang diusulkan entah itu maju sebagai calon gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati, atau wakil wali kota serta wakil bupati," bebernya.

Saat ini menurutnya, nama-nama yang diusung di Kalimantan Selatan masih belum final. Perlu adanya pembaharuan.

"Tiap daerah berbeda. Mana yang bisa mengusung. Mana yang perlu koalisi, serta mana yang hanya mendukung saja," bebernya.

Ibnu menyebut hal itu melihat dari jumlah kursi hasil pemilihan umum lalu. Misal hanya dapat satu kursi jelas tidak bisa berharap lebih.

Namun, untuk satu fraksi bisa. Ia mengatakan, ia baru mendapat surat tugas untuk mendapatkan koalisi. Sehingga belum mendapat surat tugas rekomendasi.

"Hingga saat ini belum ada yang mendapat surat tugas untuk rekomendasi maju. Yang ada surat tugas untuk koalisi," katanya.

Surat tugas itu juga keluar sebelum pemilu lalu. Menurutnya, setelah pemilu selesai maka peta berubah.

Selain itu untuk koalisi menurutnya, di daerah lebih cair. Atau pilihan koalisi bisa lebih fleksibel dibandingkan dengan di pusat.

Hanya saja, kalau bisa seirama dengan peta politik nasional. Tapi kalau politik di daerah itu ada lokalitas dan berbeda dengan peta politik nasional. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)