621 Ha Lahan Mangrove di Kotabaru Bakal Dikelola ULM, Sulap Jadi Stasiun Riset-Wanamina

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sekitar 621 hektare lahan mangrove di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan bakal dikelola Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas potensi pemanfaatan lahan lahan mangrove itu pun dihelat di Fugo Hotel Banjarmasin, Senin (13/5/2024).

Luasan lahan tersebut bakal disulap menjadi pusat penelitian mangrove dunia. Rencananya, ULM membangun satu kawasan Stasiun Riset Mangrove di Kotabaru.

“Lahan itu akan dijadikan wisata pendidikan terkait mangrove. Nantinya, ada edukasi jenis-jenis mangrove dan berbagai penelitian, baik dari asing maupun dalam negeri,” kata Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA) Lingkungan Lahan Basah ULM, Maya Amalia.

Selain itu, ULM berencana melakukan pemulihan terhadap sebagian lahan mangrove tersebut.

“Pada titik-titik yang masih kosong akan kita tanami mangrove,” ujar Maya.

Lalu, ada lagi rencana Wanamina yaitu model pertambakan teknologi tradisional yang menggabungkan antara usaha perikanan dengan penanaman mangrove, yang dapat meningkatkan produktifitas hasil tambak.

“Semua ini tentu kami akan berkolaborasi dengan masyarakat setempat,” tambahnya.

Plh Rektor ULM, Iwan Aflanie menambahkan, mangrove merupakan satu komponen yang sangat penting di lingkungan lahan basah.

Ini selaras dengan visi ULM untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing, khususnya di lingkungan lahan basah.

“Keberadaan mangrove di area lahan basah merupakan komponen yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, kalau mangrove ini bisa terus dilestarikan dan kembangkan, hasilnya nanti tentu sangat bagus,” ujarnya.

Dalam FGD kali ini, dihadiri sejumlah pihak terkait. Seperti Pemerintah Provinsi Kalsel, Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove (RPDM) KLHK, Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) KLHK, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia.

Acara berlangsung selama tiga hari. Hasil pembahasan FGD ini akan dimuat dalam Naskah Akademik. Selanjutnya, menjadi pertimbangan Pemprov Kalsel terkait kebijakan pengelolaan mangrove. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)