Sikap MUI Tolak Rencana Pemerintah Guyur Bansos untuk Korban Judi Online: Fokus pada Pemberantasan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan sikap menolak rencana pemerintah yang akan memberikan bantuan sosial (bansos) kepada korban judi online.

Usulan pemerintah tersebut menuai lebih banyak kontra dari semua kalangan, meski dikaitkan dengan aspek kemanusiaan.

Rencana itu dinilai terkesan mengada-ada dan akan menimbulkan masalah baru.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengingatkan pemerintah soal bansos kepada keluarga korban judi online.

Menurut MUI, bansos sebaiknya diberikan kepada keluarga miskin.

Baca juga: Aksi Pria di Ternate Jual Air Isi Ulang Pakai Botol Kemasan Plastik Mineral Bekas, Tuai Pro Kontra

Baca juga: Cara Mengolah Daging Kurban Ala Dimas The Meet Guy, Bikin Lebih Empuk Pakai Bahan Ini

"Intinya perlu ada komitmen bersama perang terhadap tindakan perjudian," kata Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, kepada wartawan, Selasa (18/6/2024).

Niam mengatakan perlu ada kekompakan dari seluruh pihak untuk memberantas judi online.

"Saya mengapresiasi atas komitmen pemberantasan tindak pidana perjudian, salah satunya dengan pembentukan satgas pemberantasan judi online," ucapnya.

"Seluruh pihak harus punya komitmen yang sama, secara sinergis dan terkoordinir," imbuhnya.

"Jangan sampai ada narasi yang justru kontraproduktif terhadap komitmen besar yang sudah dibangun Presiden," lanjut Asrorun Niam.

Asrorun Niam mengingatkan bansos tak perlu disangkutpautkan dengan korban judi online.

"Bansos itu untuk kepentingan bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu agar dapat memenuhi hak dasarnya, tidak usah dikait-kaitkan dengan perjudian," tegasnya.

"Soal perjudian harus sama, pemberantasan tindak pidana perjudian," imbuh Asrorun Niam.

Oleh sebab itu, MUI mengingatkan bansos pada dasarnya untuk keluarga miskin yang berusaha dan bekerja.

"Kalau fiskal negara memadai, semua dapat insentif dari negara untuk mewujudkan kesejahteraan. Jika uang untuk bansos terbatas, ya harus ada skala prioritas," kata dia.