Banjarbaru Juara

Wali Kota Aditya Terima Penghargaan dari KPK, Banjarbaru Raih Skor MCP Tertinggi di Kalsel

Walikota Adiyta menderima penghargaan dari KPO atas perannyamembawa Pemko Banjarbaru, ini penyebab dan alasannya

Penulis: Muhammad Rahmadi | Editor: Irfani Rahman
Foto Ist Diskominfo Banjarbaru Untuk BPost
Wali Kota Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Arifffin (kanan) saat menerima secara langsung penghargaan atas capaian Skor MCP tertinggi di Kalsel Tahun 2023 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU -  Wali Kota HM Aditya Mufti Ariffin membawa Pemko Banjarbaru sukses mencatatkan nama sebagai pemerintah daerah dengan perolehan skor Indeks Pencegahan Korupsi atau Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi Tahun 2023 wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. 

Capaian itu sekaligus menandakan bahwa, praktik korupsi di era pemerintahanya dapat terhindarkan.

Penghargaan tersebut diserahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Wakil Ketua, Alexander Marwat kepada Wali Kota Aditya yang juga turut didampingi Sekdako Banjarbaru H Said Abdullah. 

Momen pemberian penghargaan ini bertepatan dengan berlangsungnya Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Kalsel di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kamis (27/6/2024).

Dalam MCP KPK RI ini, Pemerintah Kota Banjarbaru masuk kategori hijau dengan perolehan nilai 90,94.

Saat dikonfirmasi, Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin mengungkapkan rasa syukurnya atas raihan prestasi tersebut. 

Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Arifffin (tengah) didampingi Sekretaris Daerah
Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Arifffin (tengah) didampingi Sekretaris Daerah Said Abdullah (kiri), saat menerima penghargaaan Skor MCP tertinggi di Kalsel Tahun 2023

Kata Wali Kota Aditya, penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan perolehan skor Indeks Pencegahan Korupsi tertinggi di Kalsel ini, menjadi vitamin bagi Pemerintah Kota Banjarbaru untuk bekerja lebih baik lagi.

"Alhamdulillah, semoga ke depannya segala indikator ini bisa dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi," kata Wali Kota Aditya.

MCP sendiri merupakan upaya yang dilakukan oleh KPK RI, untuk mendorong pencegahan korupsi melalui upaya-upaya preventif dengan melakukan intervensi. 

Ada 7 area yang dilakukan intervensi, yaitu perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan APIP, manajemen ASN, manajemen BMD, optimalisasi pendapatan daerah.

Untuk Kota Banjarbaru, MCP yang dinilai yakni perbaikan sistem dengan dua survei, yaitu penilaian integritas dan indeks persepsi anti korupsi. (AOL/*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved