KPU Kalsel Terima Laporan E-Coklit di Desa Tanjung Bajuin Tanahlaut Terkendala Sinyal

BANJARMASINPOST.CO.ID-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan mengklaim belum menemukan kendala berarti dalam tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) Pilkada Serentak sejak 24 Juni 2024,

Demi memastikan hak setiap warga negara terpenuhi, Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa turun langsung ke lapangan memantau Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih).

Andi Tenri sempat ikut ke rumah warga untuk melakukan coklit. Ini seperti di Kecamatan Labuan Amas, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) belum lama tadi. Dia berharap proses coklit door to door dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Komisioner KPU Kalsel Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan SDM, Fahmi Failasopa menambahkan jumlah Pantarlih di provinsi ini ada 11.455 orang. Mereka bertugas mendata pemilih yang tersebar di 2016 desa/kelurahan di 156 kecamatan.

Baca juga: Pantau Coklit Data Pemilih, Pantarlih HSU Susuri Sungai dan Rawa

Baca juga: Terlalu Dekat Rumah Warga, Pendirian SPBU Baru di Graha Indah Balikpapan Kaltim Diprotes Warga

“Petugas akan melaksanakan tugas Pencocokan dan Penelitian atau Coklit data kepada pemilih secara door to door, dengan total 1.410.963 kartu keluarga,” tambahnya.

Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Arif Mukhyar mengaku menerima laporan masalah terkait E-Coklit di areal blank spot alias susah sinyal. Itu seperti di Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanahlaut.

Arif menuturkan, Pantarlih hanya bisa melakukan coklit secara manual. “Sedangkan E-Coklit harus menunggu bergeser ke luar areal blank spot,” ungkapnya.

Sejauh ini, Arif mengaku menerima laporan kendala terkait itu. KPU Kalsel menghimpun progres proses coklit setiap pekan.

Selasa (2/7), rencananya ada rapat terbatas antara KPU Kalsel dan KPU 13 kabupaten/kota. “Dalam rapat itu nanti kami menerima laporan secara rinci terkait progres dan kendala keseluruhan yang dihadapi Pantarlih,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono mewanti-wanti KPU untuk memastikan hak setiap warga negara terpenuhi pada pesta demokrasi kali ini. Di samping itu, Aries menekankan KPU untuk memastikan warga yang tidak memiliki hak suara pada Pilkada nanti tak dimasukan dalam DPT.

Misalnya, warga yang masuk DPT Pemilu 14 Februari lalu, tetapi sudah meninggal dunia. Kemudian, warga sipil yang kini menjadi TNI-Polri.

Demi memastikan hal tersebut, Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung di lapangan. “Sampai saat ini proses itu masih berjalan. Yang pasti, kami menekankan agar tata cara dan prosedur coklit itu dilakukan secara benar,” ujarnya. (Banjarmasinpost.co.id/muhammad riki)