Menjerit Beli LKS Sampai Rp 1,5 Juta, Ibu-ibu Demo di Depan Kantor Gubernur Kaltim

"Tapi kalau buku paket untuk dua semester," ujarnya.

Orang tua siswa lainnya, Sida turut menyuarakan kekhawatirannya terkait sistem pembelian buku paket yang dinilai boros dan mahal.

Ia mengkritik sistem yang mewajibkan orang tua membeli buku baru setiap tahun, padahal banyak buku dari tahun sebelumnya masih dalam kondisi baik dan dapat digunakan kembali.

"Biasanya kan buku bisa dipakai turun-temurun," ujarnya.

Misalnya, anak kelas 5 yang naik kelas 6 bisa pinjam buku dari kakak kelasnya, tidak perlu membeli baru.

"Menurut saya, biaya Rp 600 ribu untuk buku paket terlalu mahal, apalagi banyak buku yang masih bagus tapi akhirnya dibuang begitu saja," tutur Sida.

Lanjutnya, saat ini anaknya bersekolah di salah satu SD swasta, yang mau tidak mau harus membayar SPP bulanan dan biaya pendaftaran ulang yang terus menerus setiap naik kelas.

"Kasihan ibu-ibu yang lain. Biaya SPP saja sudah mahal, ditambah lagi dengan biaya daftar ulang dan buku paket yang mahal.

Ini menjadi beban yang berat bagi orangtua," katanya.

Batasan Sekolah Gratis Disorot

Satu jam menggelar aksi di depan Kantor Gubernur, para ibu-ibu ini akhirnya bertemu dengan jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Samarinda, Abdul Rozak mengatakan bahwa keluhan para orang tua murid tersebut telah didengarkan.

Meskipun SD masuk ranah Disdik Samarinda, namun pihaknya tetap menerima aspirasi yang disampaikan kaum ibu tersebut.

"Sudah kita rangkum dan catat semua. Dalam waktu dekat kita akan sampaikan kepada Pak Pj Gubernur (Akmal Malik)," jelas Abdul Rozak.

Dalam pertemuan itu mereka turut menjelaskan terkait penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) yang diklaim tidak transparansi.