BANJARMASINPOST.CO.ID - Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Panitia Kerja (Panja) menganulir UU Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) lewat nomor putusan 60/PUU-XXII/2024.

Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik (parpol) peserta pemilu.

Namun, Baleg justru mengubahnya dengan hanya memberlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD.

Tentang polemik yang terjadi, Anies Baswedan pun buka suara tentang rapat yang dilakukan Baleg DPR dengan Panja tersebut.

Anies mengatakan rapat Baleg ini menunjukkan demokrasi Indonesia tengah berada di persimpangan krusial.

Baca juga: Viral Peringatan Darurat Garuda Biru Banjiri Medsos, Gerakan Kawal Putusan MK yang Dianulir Baleg

Baca juga: Update Harga Emas Antam Rabu 21 Agustus 2024: Rp 1.415.000 per Gram, Simak Pecahan Lainnya

Dia juga mengungkapkan anggota DPR yang tengah merapatkan putusan MK itu sedang memikul tanggung jawab yang diamanahkan kepada mereka dari rakyat.

Tak cuma itu, Anies menegaskan pula para pimpinan partai turut memikul tanggung jawab serupa.

"Demokrasi Indonesia kembali berada di persimpangan krusial. Nasibnya ditentukan hari-hari ini oleh Ibu/Bapak wakil rakyat di DPR yang masing-masing dari mereka memegang titipan suara ratusan ribu rakyat Indonesia."

"Ibu/Bapak Ketua Partai memanggul kesempatan dan tanggung jawab yang sama pula saat ini," tulis Anies dalam akun X pribadinya, @aniesbaswedan pada Rabu (21/8/2024).

Anies berharap agar para wakil rakyat tersebut berpikiran jernih sehingga dapat mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalannya.

"Semoga setiap mereka menjadi bagian yang dicatat dengan baik dalam sejarah perjalanan bangsa," tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai Panja RUU Pilkada yang dibentuk Baleg DPR RI telah melakukan kejahatan konsitusional.

Sebab mereka menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan Pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak memiliki kursi di DPRD.

"Menurut saya apa yang dilakukan adalah sejenis kejahatan konstitusional," kata Deddy kepada Tribunnews.com, Rabu (21/8/2024).

Deddy menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik.

Menurutnya, tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis.

"Baleg merevisi UU Pilkada yang tidak ada dalam Prolegnas, melalui penggunaan kekuasaan politik legislasi untuk melawan konstitusi dan MK," ucap Deddy.

Deddy berpendapat Panja RUU Pilkada telah melakukan melakukan perlawanan terhadap putusan MK dengan mengganti UU untuk membatalkan.

"Padahal putusan MK itu bersifat final and binding dan harus dilaksanakan segera," ungkapnya.

Dia menegaskan, Baleg seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk membahas UU yang diperlukan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik.

"Partai-partai yang menyetujui revisi itu seolah membiarkan lembaga DPR sekedar menjadi tukang stempel kekuasaan dengan mengabaikan suara rakyat dan meminggirkan nalar," tutur Deddy.

Baleg Ubah Putusan MK tentang Ambang Batas Pilkada

Baleg dan Panja merevisi UU Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) lewan nomor putusan 60/PUU-XXII/2024.

Dalam putusan tersebut, MK memberikan kelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik (parpol) peserta pemilu.

Namun, Baleg justru mengubahnya dengan hanya memberlakukan pengusungan calon di Pilkada bagi parpol yang tidak lolos DPRD.

Padahal, berdasarkan putusan MK, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon dalam Pilkada dengan beberapa ketentuan.

Contohnya, dalam Pilkada Jakarta, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung calon sendiri dalam Pilkada dengan minimal raihan suara dalam Pemilu 7,5 persen.

Selain itu, Baleg kembali memasukkan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur ambang batas 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah bagi parpol yang memiliki kursi di parlemen.

Padahal, pasal tersebut sudah dicabut oleh MK pada putusan yang dibacakan Selasa siang kemarin.

Terkait hal ini, anggota Baleg dari Fraksi PAN, Yandri Susanto, mengungkapkan putusan tersebut diputuskan karena menurutnya syarat dukungan dari partai pemilik kursi DPRD tidak bisa dicampur dengan partai yang tak punya kursi.

"Yang punya kursi itu tetap mengacu 20 persen, nggak bisa di-mix, kacau nanti kalau sebagian pakai kursi sebagian pakai suara, itu nggak bisa. Nanti ke KPU-nya gimana," ujar Yandri usai rapat Baleg di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu (21/8/2024).

Yandri pun mengklaim adanya otak-atik terkait putusan MK ini bukan wujud perlawanan dari DPR.

"Jadi tidak ada yang kita lawan di putusan MK," ujarnya.

Baleg Pilih Putusan MA ketimbang MK soal Syarat Usia Kepala Daerah

Tak cuma itu, Baleg juga lebih memilih putusan MA ketimbang MK terkait syarat usia bagi calon yang akan maju ke Pilkada.

Dalam putusan MK, umur 30 tahun terhitung saat penetapan, sedangkan menurut MA, umur tersebut terhitung sejak pelantikan.

Mayoritas fraksi di DPR menyetujui aturan tersebut merujuk ke MA.

"Setuju ya merujuk ke MA?" kata Wakil Ketua Baleg, Achmad Baidowi atau Awiek, dalam rapat Baleg DPR dengan DPD dan pemerintah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu.

Bunyi catatan rapat:

"Disetujui menjadi DIM perubahan substansi. Disetujui panja dengan rumusan: Berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur serta 25 untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota, terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih"

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com