TAG
Mahkamah Konstitusi (MK)
-
Guru Matematika SMAN 2 Karawang, Robby Sopyan, mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ke MK
Rabu, 10 September 2025
-
Dilarang MK, sudah ada puluhan wakil menteri Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN
Kamis, 28 Agustus 2025
-
mantan narapidana (napi) dengan hukuman di bawah lima tahun bisa langsung maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tanpa menunggu jeda lima tahun.
Kamis, 28 Agustus 2025
-
Mahkamah Konstitusi (MK) resmi melarang rangkap jabatan untuk para wakil menteri melalui putusan nomor 128/PUU-XXIII/2025.
Kamis, 28 Agustus 2025
-
Kuliah gratis di Indonesia masih jadi angan-angan, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Kamis, 14 Agustus 2025
-
Anggota DPR mengimbau agar para wakil menteri (wamen) mengundurkan diri secara sukarela dari posisinya di BUMN saat ini.
Jumat, 18 Juli 2025
-
Meski Uji Materi Tak Diterima, MK Tegaskan Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan
Kamis, 17 Juli 2025
-
Uji materi yang berfokus pada rangkap jabatan wakil menteri itu harus dinyatakan tidak diterima karena pemohon meninggal dunia
Kamis, 17 Juli 2025
-
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pemohon yang meminta syarat capres-cawapres minimal berpendidikan Strata Satu atau S1.
Kamis, 17 Juli 2025
-
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin menyuarakan amandemen terbatas terhadap undang-undang yang berkaitan dengan kepemiluan
Sabtu, 5 Juli 2025
-
Komisi III DPR RI menggelar RDPU membahas putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Sabtu, 5 Juli 2025
-
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Pasal 128 huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
Kamis, 3 Juli 2025
-
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa pemilu nasional dan daerah akan diselenggarakan terpisah mulai tahun 2029
Sabtu, 28 Juni 2025
-
KPU Provinsi Kalimantan Selatan merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah mulai 2029
Sabtu, 28 Juni 2025
-
KPU RI merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah mulai tahun 2029
Jumat, 27 Juni 2025
-
Putusan MK yang memisahkan pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah ditanggapi positif pengamat politik ULM
Jumat, 27 Juni 2025
-
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memisahkan pelaksanaan pemilihan legislatif (Pileg) atau pemilihan umum (Pemilu) 2029
Kamis, 26 Juni 2025
-
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pendidikan dasar sembilan tahun mulai dari SD hingga SMP, baik negeri maupun swasta, wajib gratis.
Jumat, 30 Mei 2025
-
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan pemerintah menjamin pendidikan dasar sembilan tahun secara gratis, termasuk di sekolah swasta
Jumat, 30 Mei 2025
-
Putusan MK yang menyatakan bahwa pendidikan gratis tidak hanya berlaku bagi sekolah negeri, tetapi juga mencakup sekolah swasta
Kamis, 29 Mei 2025
