Bukan Kaesang, Ahmad Luthfi Ungkap Cawagub di Pilkada 2024 yang Ditunjuk Gerindra Adalah Taj Yasin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Teka-teki sosok yang akan bersanding dengan 
Bakal calon gubernur (bacagub) Jawa Tengah, Ahmad Luthfi terjawab sudah, bukan Kaesang Pangarep.

Ahmad Luthfi menegaskan cawagub pendampingnya bukanlah putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep melainkan seorang santri.

Sosok santri yang jadi cawagub Ahmad Luthfi sudah disepakati Gerindra adalah Taj Yasin Maimoen.

Hal tersebut diungkap oleh Ahmad Luthfi seusai menerima formulir B 1 KWK dari partai Gerindra untuk maju di Pilkada Jawa Tengah 2024.

Dia pun mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Gerindra.

Baca juga: Rincian Formasi Kemensetneg CPNS 2024, Simak Pula Rincian Gajinya

Baca juga: Aksi Sejumlah Remaja Party di Depan Masjid Ummul Quraa Sengkang Diiringi Musik DJ, Tuai Kecaman

"Saya mengucapkan terima kasih kepada ketua umum Gerindra sekaligus presiden terpilih RI, bapak Prabowo Subianto yang telah memberikan dukungan dan dorongan bahwa hari ini saya diusung oleh Partai Gerindra," kata Luthfi saat ditemui di kantor DPP Gerindra di Ragunan, Jakarta Selatan, pada Jumat (23/8/2024) sore.  

"Hari ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya dan pasangan saya nanti adalah Gus Taj Yasin Maimoen yang nanti akan menghiasi wilayah Jawa Tengah," sambungnya.

Ahmad Luthfi pun meminta doa restu kepada seluruh warga Jawa Tengah.

Dia berharap nantinya bisa terpilih sebagai gubernur Jawa Tengah 2024.

"Saya hanya berpesan dan meminta doa restu kepada rekan-rekan dan masyarakat kiranya nanti saya bisa bermanfaat bagi masyarakat Jawa Tengah," jelasnya.

Lebih lanjut, Luthfi menegaskan penunjukkan Taj Yasin sekaligus menandakan Kaesang tidak jadi menjadi cawagub pendampingnya.

Dia pun menyatakan tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukkan Taj Yasin.

"Bukan (Kaesang), Gus Yasin Taj Yasin. Tidak ada alasan, itu kan pertimbangan politik," ungkapnya.

Di sisi lain, Luthfi membantah tidak jadinya Kaesang menjadi cawagub karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia menyebut penunjukkan itu merupakan pertimbangan partai politik.